Banyak orang yang anti dan pro reklamasi, entah mana ujung dan mana pangkalnya.

Dari soal pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang katanya dikuasai konglomerasi Tiongkok, soal rusaknya ekosistem lingkungan hidup, soal hilangnya mata pencaharian nelayan-nelayan tradisional, sampe Soeharto yang katanya jadi biang pangkal keladi si reklamasi ini.

Isu reklamasi ini juga katanya tanda berdaulat tidaknya kita sebagai negara. Wah, makin gawat.

Dalam Merriam Webster, reklamasi atau reclamation berarti the act or process of recovering; the state of being recovered.

Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi didefinisikan sebagai bantahan atau sanggahan (dengan nada keras); usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna; pengurukan (tanah).

Pada kedua definisi itu, tak ada satupun yang bermakna negatif. Artinya, reklamasi bukan hal yang buruk.

Seperti kalimat “usaha memperluas tanah dengan cara menguruk” kan hal seperti itu normal-normal saja. Kecuali yang anda uruk itu tanah milik orang lain, tapi itu juga yang salah anda, bukan menguruk-nya.

Jadi mestinya kita itu anti-reklamasi atau anti-komersialisasi atau anti-privatisasi? Tapi kembali lagi, komersialisasi dan privatisasi juga hal yang wajar-wajar saja di ranah ekonomi. Banyak perusahaan negara yang kemudian diprivatisasi menjadi perseroan juga. Banyak tanah yang dikomersialisasi. Banyak, dan biasa aja.

Kalau makna reklamasi hanya menguruk tanah, ya masa sih kita berjuang kok cuma “anti-reklamasi”? Kok ya nanggung banget…

Nah, agar perjuangan kita lebih substantif dan mengakar, saya usul “anti-reklamasi” diubah saja menjadi; “anti penguasaan sumber daya alam yang hanya untuk digunakan oleh kepentingan ekonomi kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan hak dan hajat hidup rakyat”. Gimana?

Tapi…. sepertinya kalimatnya kurang pendek untuk dijadikan spanduk demontrasi. Juga kepanjangan untuk dijadikan status Twitter.

Sudah, kita kembali saja ke “anti-reklamasi”.