Kampanye Medsos

Kegiatan kampanye itu bertujuan untuk mempromosikan Capres A atau Parpol A kepada masyarakat yang punya kecenderungan memilih Capres B atau Parpol B, tujuannya tentu untuk mempengaruhi pilihan politiknya. Jadi, tidak ada gunanya anda kampanye Capres A ke masyarakat yang memang sudah memastikan dirinya memilih Capres A. Itu seperti menggarami lautan, selain sia-sia, juga terlihat lucu. Kampanye politik kan hampir sama dengan brand marketing, mesti punya target market juga.

Persoalannya, karena saya belum pernah melakukan riset apa preferensi pilihan politik follower saya di media sosial, apakah mereka mayoritas pendukung Jokowi atau Prabowo, maka saya memutuskan untuk tidak melakukan kampanye politik pada mereka. Sebab, saya khawatir akan menjadi sia-sia.

Bro, beli obat ini deh. Manjur nih”, saya takut dijawab, “Udah bro, udah beli gua.” Nah.

Namun, saya sangat memahami jika ada sebagian teman-teman di media sosial yang setiap hari mempromosikan “Ayo Pilih Jokowi” misalnya. Besar kemungkinan mereka pasti sudah memetakan, bahwa mayoritas follower atau teman-temannya di media sosial adalah pendukung Prabowo. Atau ya sebaliknya.

Kasihan juga ya mereka, menjadi “minoritas” diantara pilihan politik teman-temannya.

Sabar ya, Kawan.

Coblos Tiga

Kawanku, seorang calon anggota legislatif daerah (Caleg DPRD) sebuah kabupaten di Jawa Barat tampak kebingungan. Pada poster yang dibagikan ke kawan-kawannya di media sosial dan grup-grup pesan, ia menyandingkan foto dan nomor dirinya dengan calon anggota legislatif pusat (Caleg DPR) dari partai yang sama.

Tampaknya, tren “kampanye bersama” ini kian marak. Caleg DPR menggandeng Caleg DPRD pada daerah pemilihan sama untuk berkolaborasi membuat iklan-iklan promosi. Efisien sih. Tapi ya itu tadi, terlihat kebingungan.

Memang, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang dilaksanakan bersamaan kali ini membawa banyak implikasi. Partai-partai politik berebutan mengidentikan partainya dengan calon presiden.

Coat-tail effect katanya, istilah yang menggambarkan limpahan suara yang didapat oleh partai-partai politik akibat popularitas calon presiden yang diusungnya. Istilah ini muncul di Amerika saat terpilihnya Warren Harding sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1920-an.

Meski penggambaran itu juga tak tepat menurutku. Populisme sudah mulai subur sejak reformasi dua puluh tahun lalu. Pilpres kali ini pun tak jauh dari itu.

Termasuk kawanku ini, selain calon anggota DPR, tampak juga calon presiden pilihan partainya juga ikut menghiasi posternya. Jadi, ada tiga sosok disana.

Aku tak terlalu peduli, Pileg bersamaan dengan Pilpres. Peduliku pada pendidikan politik. Proses elektoral lima tahunan ini seharusnya menjadi media pembelajaran bagi rakyat. Namun, kini pemilih justru semakin dijauhkan dari rasionalitas politik.

Tak berapa lama setelah mengirimkan poster promosi dirinya, kawanku membalas pesannya sendiri, “Oh iya, maaf mas, mas kan gak nyoblos di Tasikmalaya ya? Tapi tetap Jokowi kan? Hehe.” Saya membalas, ikut “Hehehe.”

Nalar Elektoral

Aku heran jika kritik atas pemerintahan mengganggu nalarmu. Bukannya proses elektoral lima tahunan negara ini dirancang untuk terus menerus mencari tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya?

Mestinya, kau tak perlu gusar, kawan. Sebab, jikapun petahana yang tetap menjadi presiden berikutnya, ia pun harus lebih baik dari lima tahun ke belakang. Apalagi jika lawannya yang terpilih.

Lalu darimana kau dapat parameter “lebih baik” jika semua kritik kau tempel dengan label “lawan”? Bagaimana kau tahu esok mereka akan lebih baik jika data-data dan fakta-fakta yang ada di sekelilingmu kau acuhkan hanya karena ia datang dari seseorang yang kau anggap lawanmu.

Kopi Antikorupsi

Seorang kawan, pegawai pemerintah, mempresentasikan program-program pemerintah kepadaku. Kesempatan berikutnya, ia lantas membanggakan divisinya tempatnya bekerja sebab kini tak ada lagi korupsi disana.

Selintas tersusun kalimat di kepalaku “Tidak korupsi itu bukan prestasi, Bung. Tidak korupsi itu bukan perilaku hebat, biasa-biasa saja. Masa tidak mencuri itu hebat?”

Namun rangkaian kalimat itu urung kukeluarkan, setelah melihat raut kebahagiaan di bawah matanya saat menghirup kopi yang kupesankan sepuluh menit sebelumnya. Engkau kawanku, aku masih menyayangimu.

Audiens Jempol

Teman mestinya saling mengamankan dan membuat nyaman satu sama lain. Namun, itu kan idealnya, teorinya, tak banyak berlaku apalagi di media sosial. Teman di media sosial berbeda, mereka adalah audiens meski sebutannya teman atau ‘friends’.

Aku kagum dengan para pengguna Facebook yang memiliki teman yang setiap harinya hanya membagikan berita-berita tentang politik-politik remeh tapi masih sabar berteman. Bahkan temannya sehari bisa berkali-kali mengupdate status yang isinya cibiran dan hinaan pada seseorang, tetap saja ia sabar tak berkomentar apa-apa.

Memang, sebagai audiens (bukan teman) kita tak punya banyak pilihan, paling tidak hanya ada dua pilihan: mendengar ocehan mereka atau meninggalkan pertemanan dengan meng-unfollow atau menyembunyikan posting-an. Tapi, mereka menyadari bahwa pertemanan (atau persaudaraan) jauh lebih tinggi daripada cuma politik lima tahunan.

Mereka juga harus menghadapi ketidaktepatan berpikir dan banyak kemelesetan nalar dari teman-teman yang dicintainya. Misalnya saja, ketidakmampuan teman-temannya dalam membeda antara membenci manusianya atau membenci perilakunya.

Kerap seorang manusia direndah-rendahkan kemanusiaannya, karena tindakan salahnya yang dia lakukan pada beberapa menit hidupnya saja. Tak cuma dia, anak-anaknya, menantunya, tak dianggap manusia lagi, ikut menjadi iblis bahkan lebih rendah lagi. Padahal, kitab suci sudah memberi banyak contoh, seperti binatang babi yang tak otomatis haram meski memakannya adalah haram.

Tapi tentu saja, itu semua masih kalah tinggi dengan rasa pertemanan dan persaudaraan yang dimiliki mereka. Mereka memilih untuk diam tak berkomentar, sesekali mengklik ‘emot jempol’ sebagai tanda kasih sayang.