Bagi para pendiri AS, proses pemakzulan bukan sekadar untuk memecat presiden

Clark D. Cunningham, Georgia State University

Sementara Kongres AS menimbang dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump, mereka perlu menimbang kata-kata para pendiri bangsa Amerika Serikat pada Konvensi Konstitusi yang menjelaskan bahwa pemakzulan punya banyak tujuan penting, dan bukan hanya untuk melengserkan seorang presiden.

Sebuah perdebatan sengit terjadi pada 20 Juli 1787, yang berakhir dengan penambahan klausul pemakzulan pada Konstitusi AS. Benjamin Franklin, delegasi tertua dan mungkin paling bijaksana pada Konvensi tersebut, mengatakan bahwa ketika presiden dicurigai melakukan hal-hal tertentu, sebuah “pemeriksaan rutin dan bebas konflik”“ diperlukan.

Sebagai profesor ilmu hukum yang mempelajari teks-teks asli tentang Konstitusi AS, saya menemukan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat pada Konvensi Konstitusi menjelaskan bahwa para Bapak bangsa AS melihat pemakzulan sebagai praktik reguler dengan tiga tujuan:

  • Untuk mengingatkan negara dan presiden bahwa ia tidak di atas hukum
  • Mencegah penyalahgunaan kekuasaaan
  • Untuk menyediakan metode yang adil dan tepercaya untuk menyelesaikan kecurigaan tentang penyelewengan.

Para delegasi di Konvensi berulang kali menyetujui pernyataan George Mason dari Virginia, bahwa ”tidak ada butir yang lebih penting … ketimbang hak pemakzulan” karena tidak ada seorang pun yang “di atas hukum.”

Perlunya pencegahan

Salah satu ketakutan terbesar para pendiri AS adalah bahwa sang presiden akan menyalahgunakan kekuasaan. George Mason menggambarkan presiden sebagai “seseorang yang paling dapat melakukan ketidakadilan yang sangat meluas.” James Madison berpikir sang presiden dapat “membujuk administrasinya ke dalam skema [mencuri uang negara] atau penindasan atau mengkhianati kepercayan yang diberikan padanya untuk kepentingan kekuatan asing.” Edmund Randolph, gubernur Virginia, mengatakan sang presiden “akan dapat banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan; terutama di masa perang ketika kekuatan militer, dan uang negara berada di tangannya.”

Gouverneur Morris dari Pennsylvania khawatir presiden “mungkin disuap kepentingan yang lebih besar untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya dan tidak ada yang akan setuju kita perlu terpapar bahaya [dia] menjadi bayaran asing.” James Madison, sendirinya calon presiden, berkata dalam kasus presiden “korupsi ada dalam kompas kejadian yang memungkinkan … dan bisa fatal untuk Republik.”

William Davie dari Kalifornia Utara berargumen bahwa pemakzulan adalah “pertahanan esensial untuk kelakuan baik” presiden; jika tidak, “ia tidak akan sungkan-sungkan mengupayakan untuk terpilih kembali.” Elbridge Gerry dari Massachusetts mengatakan presiden yang baik tidak akan khawatir soal pemakzulan, tapi presiden yang “buruk akan merasa ketakutan.”

Menciptakan prosedur pengawasan yang kuat

Hingga minggu terakhir Konvensi, rancangan proses pemakzulan oleh para pendiri bangsa bermula di Dewan Perwakilan Rakyat dan berakhir dengan sidang di Mahkamah Agung.

Hingga akhirnya, pada 8 September 1787 Konvensi melakukan pemilihan dan hasil perhitungan suara memberikan kewenangan sidang pemakzulan pada Senat.

Ini bukti nyata bahwa Konvensi awalnya ingin menggabungkan kewenangan dan sumberdaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan pemakzulan–sebuah badan yang mereka namai “Badan Penyelidikan Utama Bangsa“–dengan keadilan dan kewenangan yang ditunjukkan oleh persidangan di pengadilan.

Meskipun sidang pemakzulan dipindah dari Mahkamah Agung ke Senat, Kongres tetap mengambil contoh prosedur peradilan untuk menciptakan penyelidikan yang efektif, terutama jika mereka mencoba mendapatkan informasi dari subjek yang tidak ingin bekerja sama. Dalam banyak penyelidikan pemakzulan, pemerintahan Trump telah menolak menyerahkan dokumen dan menutup kesempatan para pejabat untuk bersaksi di hadapan Kongres.

Konstitusi secara jelas menulis bahwa pemakzulan bukan pendakwaan kriminal: ”Keputusan dalam kasus-kasus pemakzulan tidak akan lebih dari pelengseran.“ Jika persidangan pemakzulan tetap berada di Mahkamah Agung, pengadilan tersebut akan berkonsultasi pada aturan yang mereka setujui untuk kasus sipil. Masuk akal ketika Konvensi berada pada menit-menit terakhir memutuskan Kongres punya kewenangan penuh terhadap pemakzulan, para delegasi tersebut berniat Kongres punya kekuasaan yang sama dengan Mahkamah Agung.

Menuju kebenaran

Dalam sebuah proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, DPR dapat menghadirkan pada presiden permintaan akan pengakuan terhadap dua pernyataan fakta sederhana yang bisa diambil dari pengaduan pelapor pelanggaran (whistleblower):

  1. “Pada Juli 2019 Presiden Trump secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua bantuan keamana pada Ukraina.”
  2. “Presiden Trump mengeluarkan perintah ini dengan maksud menekan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan formal terhadap Hunter Biden dan ayahnya Joe Biden.”

DPR dapat memberi Trump waktu singkat untuk menjawab, termasuk menyediakan bukti-bukti yang dapat menyangkal tuduhan itu.

Jika ia menolak menjawab, atau dia menyangkal tapi menolak menyediakan dokumen pendukung, DPR dapat berasumsi bahwa dua fakta tersebut benar adanya dan dapat dimasukkan dalam pasal-pasal pendakwaan. DPR kemudian bisa mengambil suara, dan berdasarkan hasil pengambilan suara itu, masalah tersebut dapat diajukan ke Senat untuk diadili.

Kongres kemudian bisa terlibat dalam perdebatan yang lama dan berkepanjangan mencoba menggunakan kuasa pengawasan dan somasi untuk memaksa berbagai pejabat eksekutif untuk mengeluarkan dokumen atau bersaksi atas apa yang mereka lihat, dengar dan lakukan. Atau mereka juga bisa melakukan prosedur sederhanda dan cepat berikut, yang tidak memerlukan kerjasama dari Kementerian Hukum atau tindakan pengadilan.

Baik bagi presiden dan negara

Benjamin Franklin bercerita pada sesama anggota tentang perseteruan yang menjadi masalah besar bagi Republik Belanda.

Salah satu pemimpin Belanda, William V, Pangeran Oranye, dicurigai telah secara diam-diam menyabotase aliansi dengan Perancis. Belanda tidak memiliki proses pemakzulan sehingga tidak memiliki cara untuk melakukan “pemeriksaan reguler” terhadap tuduhan ini. Kecurigaan ini membesar, mendorong terjadinya “permusuhan dan perseteruan paling keras.”

Hikmah dari cerita Franklin? Jika saja Pangeran William “dapat didakwa”, sebuah pemeriksaan biasa dan damai dapat dilakukan. Sang pangeran dapat, “jika bersalah, maka dihukum sepatutnya–jika tidak bersalah, mengembalikan kepercayaan publik.

Franklin berkesimpulan bahwa proses pemakzulan adalah proses yang “lebih menguntungkan” bagi presiden karena itu adalah cara terbaik untuk menghadirkan hukuman pada Eksekutif ketika memang berbuat salah dan untuk memulihkan namanya secara terhormat bila tuduhan itu salah.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diperbaharui dari tulisan asli yang terbit pada 26 September 2019.The Conversation
Clark D. Cunningham, W. Lee Burge Chair in Law & Ethics; Director, National Institute for Teaching Ethics & Professionalism, Georgia State University
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Karya Anak Bangsa

Sepeda motor Yamaha, meski komponen lokalnya telah mencapai 94%, diproduksi dan dirakit di Indonesia oleh pekerja-pekerja yang juga asal Indonesia, tetaplah tak disebut “karya anak bangsa”, karena nama mereknya adalah Yamaha asal Jepang.

Meski nanti komponen lokalnya sudah 100%, dan teknologi manufakturnya dikembangkan seluruhnya oleh orang Indonesia, karyawan, direktur serta komisarisnya orang Indonesia asli, tetap dia bukan “karya anak bangsa”.

Sampai dengan dia berganti nama dengan merek Yamacuk. Nah! Itu baru karya anak bangsa!

Bukan Masalah Kita Bersama

“Masalah kebakaran hutan dan lahan adalah masalah kita bersama,” tulis seorang kawan di dinding media sosialnya.

Tidak. Itu bukan masalah kita bersama. Itu masalah kalian. Saya gak pernah membakar hutan, saya juga bukan pejabat atau aparat yang diberi mandat dan dibayar untuk menjaga hutan dan menegakkan hukum. Gak ada hubungan itu semua dengan saya, mas.

Kapan lalu juga dibilang, “masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah kita bersama”, pemberantasan korupsi juga dibilang “masalah kita bersama”.

Waktu lewat kantor polisi, saya lihat poster besar bertuliskan “keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama”.

Saya sih taat hukum dan pasti tertib, tapi menjaga ketertiban dan keamanan itu tanggung jawab polisi lah, masa tanggung jawab saya juga. Kapan saya kerja nyari duitnya kalo harus bertanggung jawab atas keamanan juga?

Semuanya bersama. Kenapa kalau ada masalah besar ngajak-ngajak bersama. Mbok uang gaji dan fasilitas kalian itu yang dijadikan harta bersama. Sini, kasi duitnya, itu duit kita bersama. Nah, giliran enak-enak, ga mau bersama.

Besok-besok kita bikin poster “cicilan hutang saya adalah masalah kita bersama”.

Demo Gen-Z

Di tengah belum selesainya kegagapan atas fenomena-fenomena generasi milenial, lahirlah Generasi Z. Mereka lah para mahasiswa yang kemarin turun ke jalan berdemonstrasi.

Gen-Z adalah generasi internet. Mereka lahir dan besar bersama teknologi internet. Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari Generasi Z Indonesia berumur 23 tahun: mereka sudah beranjak dewasa, sudah ikut pemilu, mencari atau sudah punya pekerjaan, dan hal-hal lain yang bisa memengaruhi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dunia kini.

Perbedaan generasi ini dengan Milenial cukup banyak. Salah satunya, mereka jauh lebih terdidik. Jika perbandingan sarjana pada Generasi Baby Boomers adalah 1 banding 5, sementara Generasi X adalah 1 banding 4, dan Generasi Milenial alias Gen Y adalah 1 banding 3, maka Generasi Z diisi 1 banding 2 orang. Selain punya lebih banyak sarjana, mereka juga memulai sekolah lebih awal dari generasi sebelumnya.

Saya sendiri aslinya tidak terlalu tertarik mempelajari generasi Z, kecuali untuk riset dan keperluan bisnis. Tantangan saya tentu saat berhadapan dengan anak saya, ia ada pada generasi alfa, generasi setelah generasi Z. Paling tua berumur 5-7 tahun. Dunia belum mampu mengidentifikasinya. Gelap.

Di tengah belum selesainya kegagapan atas fenomena-fenomena generasi milenial, lahirlah Generasi Z. Mereka lah para mahasiswa yang kemarin turun ke jalan berdemonstrasi.

Gen-Z adalah generasi internet. Mereka lahir dan besar bersama teknologi internet. Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari Generasi Z Indonesia berumur 23 tahun: mereka sudah beranjak dewasa, sudah ikut pemilu, mencari atau sudah punya pekerjaan, dan hal-hal lain yang bisa memengaruhi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dunia kini.

Perbedaan generasi ini dengan Milenial cukup banyak. Salah satunya, mereka jauh lebih terdidik. Jika perbandingan sarjana pada Generasi Baby Boomers adalah 1 banding 5, sementara Generasi X adalah 1 banding 4, dan Generasi Milenial alias Gen Y adalah 1 banding 3, maka Generasi Z diisi 1 banding 2 orang. Selain punya lebih banyak sarjana, mereka juga memulai sekolah lebih awal dari generasi sebelumnya.

Saya sendiri aslinya tidak terlalu tertarik mempelajari generasi Z, kecuali untuk riset dan keperluan bisnis. Tantangan saya tentu saat berhadapan dengan anak saya, ia ada pada generasi alfa, generasi setelah generasi Z. Paling tua berumur 5-7 tahun. Dunia belum mampu mengidentifikasinya. Gel

Teman Facebook

Teman mestinya saling mengamankan dan membuat nyaman satu sama lain. Namun, itu kan idealnya, teorinya, tak banyak berlaku apalagi di media sosial seperti Facebook ini. Teman di Facebook berbeda, mereka adalah audiens meski sebutannya teman atau ‘friends’.

Saya kagum dengan para pengguna Facebook yang memiliki teman yang setiap harinya hanya membagikan berita-berita tentang politik-politik remeh tapi masih sabar berteman. Bahkan temannya sehari bisa berkali-kali mengupdate status yang isinya cibiran dan hinaan pada seseorang, tetap saja ia sabar tak berkomentar apa-apa.

Memang, sebagai audiens (bukan teman) kita tak punya banyak pilihan, paling tidak hanya ada dua pilihan: mendengar ocehan mereka atau meninggalkan pertemanan dengan meng-unfollow atau menyembunyikan postingan. Tapi, mereka menyadari bahwa pertemanan —atau bahkan persaudaraan— jauh lebih tinggi daripada cuma politik lima tahunan.

Mereka juga harus menghadapi ketidaktepatan berpikir dan banyak kemelesetan nalar dari teman-teman yang dicintainya. Misalnya, ketidakmampuan teman-temannya dalam membeda antara membenci manusianya atau membenci perilakunya.

Kerap seorang manusia direndah-rendahkan kemanusiaannya, karena tindakan salahnya yang dia lakukan pada beberapa menit hidupnya saja. Tak cuma dia, anak-anaknya, menantunya, tak dianggap manusia lagi, ikut menjadi iblis bahkan lebih rendah lagi. Padahal, kitab suci sudah memberi banyak contoh, seperti binatang babi yang tak otomatis haram meski memakannya adalah haram.

Tapi tentu saja, itu semua masih kalah tinggi dengan rasa pertemanan dan persaudaraan yang dimiliki mereka. Mereka memilih untuk diam tak berkomentar, sesekali mengklik ‘emot jempol’ sebagai tanda kasih sayang.