Bagi para pendiri AS, proses pemakzulan bukan sekadar untuk memecat presiden

Clark D. Cunningham, Georgia State University

Sementara Kongres AS menimbang dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump, mereka perlu menimbang kata-kata para pendiri bangsa Amerika Serikat pada Konvensi Konstitusi yang menjelaskan bahwa pemakzulan punya banyak tujuan penting, dan bukan hanya untuk melengserkan seorang presiden.

Sebuah perdebatan sengit terjadi pada 20 Juli 1787, yang berakhir dengan penambahan klausul pemakzulan pada Konstitusi AS. Benjamin Franklin, delegasi tertua dan mungkin paling bijaksana pada Konvensi tersebut, mengatakan bahwa ketika presiden dicurigai melakukan hal-hal tertentu, sebuah “pemeriksaan rutin dan bebas konflik”“ diperlukan.

Sebagai profesor ilmu hukum yang mempelajari teks-teks asli tentang Konstitusi AS, saya menemukan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat pada Konvensi Konstitusi menjelaskan bahwa para Bapak bangsa AS melihat pemakzulan sebagai praktik reguler dengan tiga tujuan:

  • Untuk mengingatkan negara dan presiden bahwa ia tidak di atas hukum
  • Mencegah penyalahgunaan kekuasaaan
  • Untuk menyediakan metode yang adil dan tepercaya untuk menyelesaikan kecurigaan tentang penyelewengan.

Para delegasi di Konvensi berulang kali menyetujui pernyataan George Mason dari Virginia, bahwa ”tidak ada butir yang lebih penting … ketimbang hak pemakzulan” karena tidak ada seorang pun yang “di atas hukum.”

Perlunya pencegahan

Salah satu ketakutan terbesar para pendiri AS adalah bahwa sang presiden akan menyalahgunakan kekuasaan. George Mason menggambarkan presiden sebagai “seseorang yang paling dapat melakukan ketidakadilan yang sangat meluas.” James Madison berpikir sang presiden dapat “membujuk administrasinya ke dalam skema [mencuri uang negara] atau penindasan atau mengkhianati kepercayan yang diberikan padanya untuk kepentingan kekuatan asing.” Edmund Randolph, gubernur Virginia, mengatakan sang presiden “akan dapat banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan; terutama di masa perang ketika kekuatan militer, dan uang negara berada di tangannya.”

Gouverneur Morris dari Pennsylvania khawatir presiden “mungkin disuap kepentingan yang lebih besar untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya dan tidak ada yang akan setuju kita perlu terpapar bahaya [dia] menjadi bayaran asing.” James Madison, sendirinya calon presiden, berkata dalam kasus presiden “korupsi ada dalam kompas kejadian yang memungkinkan … dan bisa fatal untuk Republik.”

William Davie dari Kalifornia Utara berargumen bahwa pemakzulan adalah “pertahanan esensial untuk kelakuan baik” presiden; jika tidak, “ia tidak akan sungkan-sungkan mengupayakan untuk terpilih kembali.” Elbridge Gerry dari Massachusetts mengatakan presiden yang baik tidak akan khawatir soal pemakzulan, tapi presiden yang “buruk akan merasa ketakutan.”

Menciptakan prosedur pengawasan yang kuat

Hingga minggu terakhir Konvensi, rancangan proses pemakzulan oleh para pendiri bangsa bermula di Dewan Perwakilan Rakyat dan berakhir dengan sidang di Mahkamah Agung.

Hingga akhirnya, pada 8 September 1787 Konvensi melakukan pemilihan dan hasil perhitungan suara memberikan kewenangan sidang pemakzulan pada Senat.

Ini bukti nyata bahwa Konvensi awalnya ingin menggabungkan kewenangan dan sumberdaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan pemakzulan–sebuah badan yang mereka namai “Badan Penyelidikan Utama Bangsa“–dengan keadilan dan kewenangan yang ditunjukkan oleh persidangan di pengadilan.

Meskipun sidang pemakzulan dipindah dari Mahkamah Agung ke Senat, Kongres tetap mengambil contoh prosedur peradilan untuk menciptakan penyelidikan yang efektif, terutama jika mereka mencoba mendapatkan informasi dari subjek yang tidak ingin bekerja sama. Dalam banyak penyelidikan pemakzulan, pemerintahan Trump telah menolak menyerahkan dokumen dan menutup kesempatan para pejabat untuk bersaksi di hadapan Kongres.

Konstitusi secara jelas menulis bahwa pemakzulan bukan pendakwaan kriminal: ”Keputusan dalam kasus-kasus pemakzulan tidak akan lebih dari pelengseran.“ Jika persidangan pemakzulan tetap berada di Mahkamah Agung, pengadilan tersebut akan berkonsultasi pada aturan yang mereka setujui untuk kasus sipil. Masuk akal ketika Konvensi berada pada menit-menit terakhir memutuskan Kongres punya kewenangan penuh terhadap pemakzulan, para delegasi tersebut berniat Kongres punya kekuasaan yang sama dengan Mahkamah Agung.

Menuju kebenaran

Dalam sebuah proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, DPR dapat menghadirkan pada presiden permintaan akan pengakuan terhadap dua pernyataan fakta sederhana yang bisa diambil dari pengaduan pelapor pelanggaran (whistleblower):

  1. “Pada Juli 2019 Presiden Trump secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua bantuan keamana pada Ukraina.”
  2. “Presiden Trump mengeluarkan perintah ini dengan maksud menekan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan formal terhadap Hunter Biden dan ayahnya Joe Biden.”

DPR dapat memberi Trump waktu singkat untuk menjawab, termasuk menyediakan bukti-bukti yang dapat menyangkal tuduhan itu.

Jika ia menolak menjawab, atau dia menyangkal tapi menolak menyediakan dokumen pendukung, DPR dapat berasumsi bahwa dua fakta tersebut benar adanya dan dapat dimasukkan dalam pasal-pasal pendakwaan. DPR kemudian bisa mengambil suara, dan berdasarkan hasil pengambilan suara itu, masalah tersebut dapat diajukan ke Senat untuk diadili.

Kongres kemudian bisa terlibat dalam perdebatan yang lama dan berkepanjangan mencoba menggunakan kuasa pengawasan dan somasi untuk memaksa berbagai pejabat eksekutif untuk mengeluarkan dokumen atau bersaksi atas apa yang mereka lihat, dengar dan lakukan. Atau mereka juga bisa melakukan prosedur sederhanda dan cepat berikut, yang tidak memerlukan kerjasama dari Kementerian Hukum atau tindakan pengadilan.

Baik bagi presiden dan negara

Benjamin Franklin bercerita pada sesama anggota tentang perseteruan yang menjadi masalah besar bagi Republik Belanda.

Salah satu pemimpin Belanda, William V, Pangeran Oranye, dicurigai telah secara diam-diam menyabotase aliansi dengan Perancis. Belanda tidak memiliki proses pemakzulan sehingga tidak memiliki cara untuk melakukan “pemeriksaan reguler” terhadap tuduhan ini. Kecurigaan ini membesar, mendorong terjadinya “permusuhan dan perseteruan paling keras.”

Hikmah dari cerita Franklin? Jika saja Pangeran William “dapat didakwa”, sebuah pemeriksaan biasa dan damai dapat dilakukan. Sang pangeran dapat, “jika bersalah, maka dihukum sepatutnya–jika tidak bersalah, mengembalikan kepercayaan publik.

Franklin berkesimpulan bahwa proses pemakzulan adalah proses yang “lebih menguntungkan” bagi presiden karena itu adalah cara terbaik untuk menghadirkan hukuman pada Eksekutif ketika memang berbuat salah dan untuk memulihkan namanya secara terhormat bila tuduhan itu salah.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diperbaharui dari tulisan asli yang terbit pada 26 September 2019.The Conversation
Clark D. Cunningham, W. Lee Burge Chair in Law & Ethics; Director, National Institute for Teaching Ethics & Professionalism, Georgia State University
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Media; Res Publica

Kutipan dari buku: Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia

Istilah ‘media’ berasal dari bahasa Latin (tunggal: medium) yang berarti ‘sesuatu yang ada di antara’ atau ‘muncul secara publik’ atau ‘ada bagi publik’—sebuah locus publicus, ruang publik.

Dengan demikian, hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat. Media menjadi perantara (mediating) dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) terciptanya hidup bersama.

Dalam pemahaman ini, apa yang disebut sebagai media terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya.

Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi.

Mengendalikan media semakin identik dengan mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera. (Curran, 1991). Prinsip dasar media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya (Habermas, 1984, 1987, 1989) ke sekadar alat untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’ (Herman dan Chomsky, 1988).

Menurut Lippmann (1922), salah satu masalah yang paling mendasar dari media didalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Bagi Lippmann, masalah ini timbul dari ekspektasi bahwa media (pers) dapat mengimbangi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teori demokrasi.

Dalam hal ini, media (surat kabar) dianggap oleh para demokrat sebagai ‘panacea’ dari ketidaksempurnaan mereka sendiri, sedangkan analisis dari hakikat pemberitaan dan dasar ekonomi jurnalisme cenderung menunjukkan bahwa surat kabar akan selalu dan pasti menjadi cerminan—dan oleh karena itu, dalam skala kecil maupun besar, mengintensifikasi, ketidaksempurnaan organisasi opini publik.

Lebih jauh, Lippmann (1922) menekankan bahwa peran media dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan darinya, dan bahwa ‘penciptaan kesadaran’ masih ada.

Herman dan Chomsky (1988) juga membahas isu ini. Sebagai sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media membentuk sebuah sarana yang ampuh untuk propaganda dikarenakan kemampuan media untuk mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak semata-mata untuk memproduksi propaganda, namun propaganda merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan layanan media.

Tampaknya bagi Herman dan Chomsky media selalu mempunyai resiko untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh ‘kelompok-kelompok istimewa’ yang lebih berkuasa dibanding kelompok lainnya di masyarakat. Itu sebabnya publik harus memainkan peran yang lebih sentral dalam pengendalian media, seperti yang disarankan oleh Levinson (1999; yang melanjutkan argumen McLuhan, 1964)

Pernyataan Levinson benar: mengendalikan media adalah satu-satunya cara untuk melindungi karakter publik dari media. Tentu saja, ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan bahkan hampir tidak mungkin bagi masyarakat ‘biasa’ untuk dapat mengendalikan media, karena media dengan cepat dikendalikan oleh modal, dan bekerja lebih berdasarkan pada logika keuntungan, daripada untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, kehadiran serta kemajuan teknologi Internet dan media baru dipandang sebagai sebuah alternatif baru bagi warga untuk menciptakan ‘ranah publik’ mereka sendiri— secara online.

Melalui Internet, ranah publik ‘baru’ diciptakan sebagai perwujudan jaringan dan hubungan antar warga. Internet telah menjadi medium baru dengan esensi yang sebenarnya: menyediakan ruang di mana publik dapat terlibat secara bebas dan dapat menggunakan haknya dalam bermedia, tanpa dikendalikan oleh negara maupun bisnis.

Jejaring telah menjadi sebuah norma baru di dalam keterlibatan warga yang dimungkinkan oleh adanya Internet. Saat ini, jejaring tidak hanya sebuah medium, tetapi juga telah menjadi ranah baru yang memungkinkan terjadinya transformasi kekuatan.

Karena kekuatan yang dimiliki oleh jejaring baru ini, Mansell (2001) berpendapat pentingnya untuk melihat lebih jauh lagi mengenai isu akses teknologi dan pengecualian sosial, yaitu dengan mengaitkan diskusi-diskusi mengenai media baru dan kekuatan jejaring dengan diskusi-diskusi mengenai hak asasi manusia, hak warga negara dan pembangunan sosial.

Tidak dipungkiri, adanya media baru telah membantu menciptakan bentuk baru demokrasi, bentuk baru res publica; namun dengan adanya kepentingan bisnis dan politik yang memperebutkan kendali atas media baru, kita membutuhkan seperangkat kebijakan yang bertanggung jawab dan dapat memastikan media baru ini tetap mempertahankan ‘karakter publik’ mereka.

Satu dari sekian banyak alasan untuk hal ini adalah bahwa dengan kemajuan teknologi baru, batasan antara medium dan pesan menjadi semakin bias, di mana konsekuensi dari hal ini membutuhkan pemikiran ulang yang sangat serius.

Lucu ”Agawe Santosa”

Oleh: Indra Tranggono

Tahun politik 2019 (pemilihan legislatif dan presiden) bakal menguras energi bangsa. Blok-blok politik menguat. Tensi politik meninggi. Ketegangan antarkubu meningkat. Narasi penuh kekerasan bertaburan. Gesekan sosial pun berpotensi meledak. Kemenangan dalam kontestasi itu jadi pertaruhan besar. Peradaban bangsa pun terancam robek.

Seluruh elemen bangsa ini membutuhkan kedewasaan, di antaranya dengan mencipta ruang-ruang dalam pikiran dan jiwa agar kemarahan tidak mudah berkobar. Salah satunya melalui humor.

Jangan sepelekan humor! Humor tak hanya mampu menetralisasi stres dan amarah, tetapi juga membebaskan manusia dari kesempitan cara pandang dan kesumpekan hati sehingga menemukan dunia alternatif dan  nilai-nilai baru. Selain itu,  humor juga mendidik manusia untuk selalu rendah hati. Menertawakan diri sendiri atas berbagai kelemahan, keterbebasan, dan kekonyolan. Tidak jemawa. Tidak semena-mena terhadap manusia lain. Selalu eling (sadar diri secara etik) dan waspada (ketajaman pikiran dan batin dalam menentukan langkah). Tidak gampang terhasut. Selalu menimbang, memilih, dan memilah berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Mampu membedakan antara yang artifisial dan yang substansial.

Hidup membutuhkan sikap semeleh (kelapangan hati dan pikiran yang menciptakan rasa damai) dalam menyikapi kenyataan. Rileks. Kritis. Mampu menertawakan kenyataan. Dalam konteks lebih luas, humor dan segala kelucuannya mampu menjadi perekat bangsa. Wajar jika orang pun bilang, lucu agawe santosa.

Jarak politik

Bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi cenderung memiliki selera humor yang baik. Persia melahirkan Abu Nawas (756-814), penyair dan sosok bijak dan kocak. Turki melahirkan Nasrudin Hodja, sufi satririkal yang meninggal pada abad ke-13. Inggris melahirkan Charlie Chaplin (1889-1977). Rusia melahirkan cerita-cerita humor yang getir. Ini menunjukkan, humor merupakan bagian penting dari kebudayaan dan peradaban bangsa.

Bagaimana Indonesia? Sejak reformasi 1998 bergulir, sebagian besar anak bangsa kita kian sulit tersenyum dan tertawa. Seperti harga bahan kebutuhan pokok, darah mereka gampang naik. Mereka sangat sensitif terhadap kata, frasa, ujaran, wacana atau teks yang dianggap memiliki potensi ancaman atas cara pandang, pemahaman, dan penghayatan politik serta primordialnya.

Masyarakat kita cenderung bersumbu pendek. Gampang tersinggung, terprovokasi, dan meledakkan amarah. Kebiasaan itu bukan hanya dimiliki kaum akar rumput, juga kelompok elite politik, antara lain, yang suka pamer amarah di televisi.

Budayawan Umar Kayam pernah bercerita tentang suporter sepak bola Persis Solo dan suporter PSIM Yogyakarta yang sama-sama menyaksikan pertandingan kedua kesebelasan itu. Ini terjadi pada 1950-an.  Kita tahu hubungan Persis Solo dengan PSIM Yogya kurang harmonis, antara lain, karena sisa-sisa sentimen Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi kekuasaan Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Ketika pemain PSIM berhasil memasukkan gol ke gawang Persis, pendukung Persis tidak marah. Mereka justru diam. Sementara pendukung PSIM bersorak-sorai. Namun, giliran Persis mampu bikin gol ke gawang PSIM, kontan para pendukung Persis  mengeluarkan belangkon ala Yogyakarta yang punya ”mondolan” (bulatan sebesar telur asin yang ada di bagian belakang belangkon). Apa yang dilakukan? Suporter Persis nylenthiki ”mondolan” itu, sambil bilang, ”Kapok ora… kapok ora.” Kontan semua penonton tertawa. Pertandingan pun berlanjut dengan gayeng, ramai, menyenangkan, damai, dan penuh sportivitas.

Kasus di atas jadi indikator betapa masyarakat Solo dan Yogya waktu itu masih memiliki selera humor tinggi. Kepahitan hidup akibat konflik kekuasaan tidak serta-merta merembes menjadi konflik horizontal penuh amuk dan kekerasan. Masyarakat mampu mengambil jarak politik dan melakukan transendesi. Di situ, humor dipilih sebagai jalan pembebasan.

Pada 1950-an- 1980-an, kemampuan masyarakat kita dalam menertawakan diri sendiri dan keadaan masih terasa. Pada rentang waktu itu di Yogyakarta lahir dagelan Mataram (Basiyo dkk), Srimulat pimpinan Teguh Raharjo; kuartet Bing Slamet, Ateng, Iskak, dan Edi Sud; grup lawak Mang Udel dan kawan-kawan di Bandung, hingga Warung Kopi, Dono, Kasino, dan Indro (Warkop DKI). Grup-grup lawak bisa menjadi penanda kebudayaan tentang masyarakat yang memiliki selera humor tinggi.

Kita punya penulis-penulis hebat yang mampu menghadirkan refleksi, kontemplasi dengan cara cerdas dan lucu melalui kolom-kolomnya. Sebut, misalnya, Umar Kayam, Mahbub Djunaidi, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur),  Satjipto Wirosardjono, Arwah Setiawan, dan Emha Ainun Nadjib.

Humor itu subversif

Dalam kebudayaan, humor tidak sebatas banyolan, tetapi sebuah nilai yang lahir dari cara pandang atau cara berpikir yang mampu menciptakan versi lain dari versi besar (umum) atas realitas kehidupan. Karena itu, humor bersifat subversif.

Humor ”menghancurkan” atau mendekonstruksi pikiran yang beku dan mapan untuk melahirkan realitas kemungkinan yang menggedor akal pikiran dan meledakkan tawa. Artinya, kekuatan humor adalah permainan logika, keluasan wawasan, dan keliaran imajinasi. Tinggi-rendahnya selera humor bergantung  mutu kebudayaan, kematangan jiwa, dan  imajinasi bangsa.

Tahun politik membutuhkan kemampuan  mentransendensi melalui humor agar masyarakat menemukan kekayaan cara pandang dan kelapangan hati untuk menyikapi pelbagai banalitas politik. Kelucuan yang diproduksi humor mampu mencairkan ketegangan, bahkan mempererat persaudaraan bangsa menjadi kuat.

Jika ada pameo ”rukun agawe santosa”, maka muncul pula wisdom ”lucu agawe santosa” alias kelucuan melahirkan kekuatan jiwa bangsa, terutama saat menghadapi keadaan kritis, genting seperti tahun politik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id, dengan judul “Lucu Agawe Santosa”, https://kompas.id/baca/opini/2018/06/02/lucu-agawe-santosa/