Sampai Tahun Kuda

Saat nanti mandat diraih, persoalan berikutnya selalu sama, yaitu menentukan siapa-siapa yang paling berjasa mengantar kemenangan, sebab kelompok-kelompok itulah yang paling besar akan mendapat kavling garapan. Pertempuran “yang paling berjasa” tak akan berlangsung lama, kita menyebutnya dengan “masa transisi”.

Pekerjaan besar pun lalu dimulai. Infanteri disebar ke penjuru cabang hingga ranting. Mengeruk laba sebesar-besarnya dan kuasa sekuat-kuatnya hingga ke akar-akar. Tujuan praktisnya untuk bertahan hidup, tujuan ideologisnya agar modal tetap terjaga pada lima tahun setelahnya.

Begitu terus sampai tahun kuda.

Rasanya Iya

Pertanyaan rasional pada setiap periode akhir lima tahun kepemimpinan nasional: apakah janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye dulu telah dipenuhi?

Caranya mudah. Riset kecil-kecilan. Cek lagi berita tentang janji-janji politik mereka yang tersebar di media-media, pada empat-lima tahun lalu, lalu dicari data pencapaiannya hari ini. Jejak datanya banyak.

Alat ukur semacam ini dapat diberlakukan bukan cuma untuk menilai kinerja presiden yang kini sedang menjabat, tapi juga anggota-anggota legislatif pusat dan daerah. Anggota DPR/DPRD tuh malah yang paling sporadis mengobral janji.

Karena bisa saja, mereka giat bekerja, pencapaiannya luar biasa, tapi beda sama janjinya. Misal, dulu janji “kalo saya menang, saya janji akan menghasilkan padi besar-besaran” tapi setelah menjabat malah panen timun. Memang panen besar, tapi kan janjinya padi bukan timun. Misal lho ya…

Setelah kita tahu hasilnya, lalu bagaimana? Ya, menurut saya, cukup disimpan untuk sendiri saja. Minimal kita punya modal rasional untuk memilih presiden/wapres dan anggota legislatif berikutnya. Konsekuensi logisnya: kalau berhasil ya dipilih lagi; kalau tak memenuhi janji, bisa dua pilihan: dikasi kesempatan lagi atau pilih calon lainnya.

Jadi, kita tak perlu saling berdebat. Setiap manusia kan sudah dimodalin mesin yang namanya akal, tinggal digunakan. Begitulah, minimal, cara intelektual menguji tingkat intelektualitasnya.

Berbeda kalau urusannya adalah rasa. Maka baiknya anda menghindari menggunakan kalimat “saya pikir dia yang terbaik”, gunakan kalimat “saya rasa dia yang terbaik”. Repotnya, urusan perasaan ini sulit buat dijadikan materi debat.

Tapi ya dasar manusia, memang hobinya mempersoalkan rasa. Kita getol berdebat, mana yang terbaik: mi rasa soto ayam atau mi rasa kari ayam. Sampai lupa, kalau itu cuma mi instan pake perasa. Rasanya kaya soto ayam, mirip-mirip, tapi itu bukan soto ayam.

Rasanya, tulisan ini juga jadi kepanjangan.

Tak Harus Taat

‪Pegawai negara/pemerintah tidak harus taat pada atasannya. Yang benar adalah: semua pegawai pemerintah/negara (atasan maupun bawahan) harus taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jika ada atasan yang kebijakannya melanggar aturan, bertentangan dengan perundang-undangan, apalagi melanggar nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila dan UUD 1945 (sebagai dasar negara), bawahan justru wajib tidak menaati. ‬

Sebab, yang membayar gaji dan fasilitas para pegawai pemerintah/negara itu bukan atasannya, tapi rakyat lah yang menggaji. Rakyat menggaji para pegawai ASN itu melalui uang-uang pajak yang dititipkan melalui APBN.

Tapi, apa iya kalian seberani itu?

Kalian Itu Bagaimana

Kalian itu bagaimana? Kalau memang salah satu Capres itu dibilang melanggar HAM, korup, otoriter, intoleran dsb, ya jangan dong disodorkan ke rakyat. Kalau ada warga negara melanggar hukum ya diadili lalu dihukum. Jangan rakyat dikasi dua pilihan lalu di saat sama bilang ke rakyat “jangan pilih dia, dia penjahat HAM, dll”. Kananying.

Pilihkan kami (rakyat) calon-calon presiden yang sudah bersih, mumpuni dan segala lain-lain sebagai syarat menjadi pemimpin. Udah beres… sodorkan ke rakyat, baru rakyat akan memilih dari keduanya.

Kalian itu bagaimana? Sudah kita bayar mahal-mahal, disuruh mencari 2 manusia dari 200 juta manusia sebagai calon presiden pengelola pemerintahan saja masih juga gak becus.

Freeport Nanti

Kita ucapkan selamat kepada pemerintah yang telah membeli/mengambil-alih/mengakuisi atau apapun namanya, 51% saham Freeport. Ayo lanjutkan kehebatannya.

Buat masyarakat, jangan berhenti pada glorifikasi kehebatan-kehebatan. Tak lagi seperti dulu, per sekarang, jika masyarakat Papua masih tidak bisa disejahterakan, jika daerah Mimika masih ada yang miskin, jika masih ada pencemaran lingkungan, jika masih tidak ada perlindungan tenaga kerja di Freeport, ingat: kita tak boleh lagi menyalahkan asing. Kini kita mulai bisa menyalahkan Pemerintah Indonesia, pemilik mayoritas saham Freeport, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Atau yang paling riil aja, yaitu pendapatan negara atau uang. Kita tunggu, setahun lagi, berapa triliun rupiah yang akan didapat pemerintah dari Freeport. Harusnya bisa puluhan trilyun, atau mestinya bisa ratusan trilyun.

Jangan lagi pendapatan negara dari gunung emas (menurut Kemenperin, sejak 1995-2014 pendapatan negara dari Freeport rata-rata 8 trilyun per tahun) masih kalah sama pendapatan negara dari cukai tembakau yang pertahunnya bisa 100-139 trilyun pertahunnya. Padahal bisnis tembakau udah dihajar sana-sini.

Masa punya gunung emas tapi masih kalah sama tembakau? Malu dong ama mbah-mbah petani tembakau di Temanggung. Apalagi sekarang sudah pemilik saham mayoritas.