Rasanya Iya

Pertanyaan rasional pada setiap periode akhir lima tahun kepemimpinan nasional: apakah janji-janji yang pernah dilontarkan saat kampanye dulu telah dipenuhi?

Caranya mudah. Riset kecil-kecilan. Cek lagi berita tentang janji-janji politik mereka yang tersebar di media-media, pada empat-lima tahun lalu, lalu dicari data pencapaiannya hari ini. Jejak datanya banyak.

Alat ukur semacam ini dapat diberlakukan bukan cuma untuk menilai kinerja presiden yang kini sedang menjabat, tapi juga anggota-anggota legislatif pusat dan daerah. Anggota DPR/DPRD tuh malah yang paling sporadis mengobral janji.

Karena bisa saja, mereka giat bekerja, pencapaiannya luar biasa, tapi beda sama janjinya. Misal, dulu janji “kalo saya menang, saya janji akan menghasilkan padi besar-besaran” tapi setelah menjabat malah panen timun. Memang panen besar, tapi kan janjinya padi bukan timun. Misal lho ya…

Setelah kita tahu hasilnya, lalu bagaimana? Ya, menurut saya, cukup disimpan untuk sendiri saja. Minimal kita punya modal rasional untuk memilih presiden/wapres dan anggota legislatif berikutnya. Konsekuensi logisnya: kalau berhasil ya dipilih lagi; kalau tak memenuhi janji, bisa dua pilihan: dikasi kesempatan lagi atau pilih calon lainnya.

Jadi, kita tak perlu saling berdebat. Setiap manusia kan sudah dimodalin mesin yang namanya akal, tinggal digunakan. Begitulah, minimal, cara intelektual menguji tingkat intelektualitasnya.

Berbeda kalau urusannya adalah rasa. Maka baiknya anda menghindari menggunakan kalimat “saya pikir dia yang terbaik”, gunakan kalimat “saya rasa dia yang terbaik”. Repotnya, urusan perasaan ini sulit buat dijadikan materi debat.

Tapi ya dasar manusia, memang hobinya mempersoalkan rasa. Kita getol berdebat, mana yang terbaik: mi rasa soto ayam atau mi rasa kari ayam. Sampai lupa, kalau itu cuma mi instan pake perasa. Rasanya kaya soto ayam, mirip-mirip, tapi itu bukan soto ayam.

Rasanya, tulisan ini juga jadi kepanjangan.

Tak Harus Taat

‪Pegawai negara/pemerintah tidak harus taat pada atasannya. Yang benar adalah: semua pegawai pemerintah/negara (atasan maupun bawahan) harus taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jika ada atasan yang kebijakannya melanggar aturan, bertentangan dengan perundang-undangan, apalagi melanggar nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila dan UUD 1945 (sebagai dasar negara), bawahan justru wajib tidak menaati. ‬

Sebab, yang membayar gaji dan fasilitas para pegawai pemerintah/negara itu bukan atasannya, tapi rakyat lah yang menggaji. Rakyat menggaji para pegawai ASN itu melalui uang-uang pajak yang dititipkan melalui APBN.

Tapi, apa iya kalian seberani itu?

Kalian Itu Bagaimana

Kalian itu bagaimana? Kalau memang salah satu Capres itu dibilang melanggar HAM, korup, otoriter, intoleran dsb, ya jangan dong disodorkan ke rakyat. Kalau ada warga negara melanggar hukum ya diadili lalu dihukum. Jangan rakyat dikasi dua pilihan lalu di saat sama bilang ke rakyat “jangan pilih dia, dia penjahat HAM, dll”. Kananying.

Pilihkan kami (rakyat) calon-calon presiden yang sudah bersih, mumpuni dan segala lain-lain sebagai syarat menjadi pemimpin. Udah beres… sodorkan ke rakyat, baru rakyat akan memilih dari keduanya.

Kalian itu bagaimana? Sudah kita bayar mahal-mahal, disuruh mencari 2 manusia dari 200 juta manusia sebagai calon presiden pengelola pemerintahan saja masih juga gak becus.

Freeport Nanti

Kita ucapkan selamat kepada pemerintah yang telah membeli/mengambil-alih/mengakuisi atau apapun namanya, 51% saham Freeport. Ayo lanjutkan kehebatannya.

Buat masyarakat, jangan berhenti pada glorifikasi kehebatan-kehebatan. Tak lagi seperti dulu, per sekarang, jika masyarakat Papua masih tidak bisa disejahterakan, jika daerah Mimika masih ada yang miskin, jika masih ada pencemaran lingkungan, jika masih tidak ada perlindungan tenaga kerja di Freeport, ingat: kita tak boleh lagi menyalahkan asing. Kini kita mulai bisa menyalahkan Pemerintah Indonesia, pemilik mayoritas saham Freeport, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Atau yang paling riil aja, yaitu pendapatan negara atau uang. Kita tunggu, setahun lagi, berapa triliun rupiah yang akan didapat pemerintah dari Freeport. Harusnya bisa puluhan trilyun, atau mestinya bisa ratusan trilyun.

Jangan lagi pendapatan negara dari gunung emas (menurut Kemenperin, sejak 1995-2014 pendapatan negara dari Freeport rata-rata 8 trilyun per tahun) masih kalah sama pendapatan negara dari cukai tembakau yang pertahunnya bisa 100-139 trilyun pertahunnya. Padahal bisnis tembakau udah dihajar sana-sini.

Masa punya gunung emas tapi masih kalah sama tembakau? Malu dong ama mbah-mbah petani tembakau di Temanggung. Apalagi sekarang sudah pemilik saham mayoritas.

Media; Res Publica

Kutipan dari buku: Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia

Istilah ‘media’ berasal dari bahasa Latin (tunggal: medium) yang berarti ‘sesuatu yang ada di antara’ atau ‘muncul secara publik’ atau ‘ada bagi publik’—sebuah locus publicus, ruang publik.

Dengan demikian, hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat. Media menjadi perantara (mediating) dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) terciptanya hidup bersama.

Dalam pemahaman ini, apa yang disebut sebagai media terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya.

Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi.

Mengendalikan media semakin identik dengan mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera. (Curran, 1991). Prinsip dasar media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya (Habermas, 1984, 1987, 1989) ke sekadar alat untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’ (Herman dan Chomsky, 1988).

Menurut Lippmann (1922), salah satu masalah yang paling mendasar dari media didalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Bagi Lippmann, masalah ini timbul dari ekspektasi bahwa media (pers) dapat mengimbangi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teori demokrasi.

Dalam hal ini, media (surat kabar) dianggap oleh para demokrat sebagai ‘panacea’ dari ketidaksempurnaan mereka sendiri, sedangkan analisis dari hakikat pemberitaan dan dasar ekonomi jurnalisme cenderung menunjukkan bahwa surat kabar akan selalu dan pasti menjadi cerminan—dan oleh karena itu, dalam skala kecil maupun besar, mengintensifikasi, ketidaksempurnaan organisasi opini publik.

Lebih jauh, Lippmann (1922) menekankan bahwa peran media dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan darinya, dan bahwa ‘penciptaan kesadaran’ masih ada.

Herman dan Chomsky (1988) juga membahas isu ini. Sebagai sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media membentuk sebuah sarana yang ampuh untuk propaganda dikarenakan kemampuan media untuk mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak semata-mata untuk memproduksi propaganda, namun propaganda merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan layanan media.

Tampaknya bagi Herman dan Chomsky media selalu mempunyai resiko untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh ‘kelompok-kelompok istimewa’ yang lebih berkuasa dibanding kelompok lainnya di masyarakat. Itu sebabnya publik harus memainkan peran yang lebih sentral dalam pengendalian media, seperti yang disarankan oleh Levinson (1999; yang melanjutkan argumen McLuhan, 1964)

Pernyataan Levinson benar: mengendalikan media adalah satu-satunya cara untuk melindungi karakter publik dari media. Tentu saja, ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan bahkan hampir tidak mungkin bagi masyarakat ‘biasa’ untuk dapat mengendalikan media, karena media dengan cepat dikendalikan oleh modal, dan bekerja lebih berdasarkan pada logika keuntungan, daripada untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, kehadiran serta kemajuan teknologi Internet dan media baru dipandang sebagai sebuah alternatif baru bagi warga untuk menciptakan ‘ranah publik’ mereka sendiri— secara online.

Melalui Internet, ranah publik ‘baru’ diciptakan sebagai perwujudan jaringan dan hubungan antar warga. Internet telah menjadi medium baru dengan esensi yang sebenarnya: menyediakan ruang di mana publik dapat terlibat secara bebas dan dapat menggunakan haknya dalam bermedia, tanpa dikendalikan oleh negara maupun bisnis.

Jejaring telah menjadi sebuah norma baru di dalam keterlibatan warga yang dimungkinkan oleh adanya Internet. Saat ini, jejaring tidak hanya sebuah medium, tetapi juga telah menjadi ranah baru yang memungkinkan terjadinya transformasi kekuatan.

Karena kekuatan yang dimiliki oleh jejaring baru ini, Mansell (2001) berpendapat pentingnya untuk melihat lebih jauh lagi mengenai isu akses teknologi dan pengecualian sosial, yaitu dengan mengaitkan diskusi-diskusi mengenai media baru dan kekuatan jejaring dengan diskusi-diskusi mengenai hak asasi manusia, hak warga negara dan pembangunan sosial.

Tidak dipungkiri, adanya media baru telah membantu menciptakan bentuk baru demokrasi, bentuk baru res publica; namun dengan adanya kepentingan bisnis dan politik yang memperebutkan kendali atas media baru, kita membutuhkan seperangkat kebijakan yang bertanggung jawab dan dapat memastikan media baru ini tetap mempertahankan ‘karakter publik’ mereka.

Satu dari sekian banyak alasan untuk hal ini adalah bahwa dengan kemajuan teknologi baru, batasan antara medium dan pesan menjadi semakin bias, di mana konsekuensi dari hal ini membutuhkan pemikiran ulang yang sangat serius.