Media; Res Publica

Istilah ‘media’ berasal dari bahasa Latin (tunggal: medium) yang berarti ‘sesuatu yang ada di antara’ atau ‘muncul secara publik’ atau ‘ada bagi publik’—sebuah locus publicus, ruang publik.

Dengan demikian, hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat. Media menjadi perantara (mediating) dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) terciptanya hidup bersama.

Dalam pemahaman ini, apa yang disebut sebagai media terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya.

Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi.

Mengendalikan media semakin identik dengan mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera. (Curran, 1991). Prinsip dasar media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya (Habermas, 1984, 1987, 1989) ke sekadar alat untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’ (Herman dan Chomsky, 1988).

Menurut Lippmann (1922), salah satu masalah yang paling mendasar dari media didalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Bagi Lippmann, masalah ini timbul dari ekspektasi bahwa media (pers) dapat mengimbangi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teori demokrasi.

Dalam hal ini, media (surat kabar) dianggap oleh para demokrat sebagai ‘panacea’ dari ketidaksempurnaan mereka sendiri, sedangkan analisis dari hakikat pemberitaan dan dasar ekonomi jurnalisme cenderung menunjukkan bahwa surat kabar akan selalu dan pasti menjadi cerminan—dan oleh karena itu, dalam skala kecil maupun besar, mengintensifikasi, ketidaksempurnaan organisasi opini publik.

Lebih jauh, Lippmann (1922) menekankan bahwa peran media dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan darinya, dan bahwa ‘penciptaan kesadaran’ masih ada.

Herman dan Chomsky (1988) juga membahas isu ini. Sebagai sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media membentuk sebuah sarana yang ampuh untuk propaganda dikarenakan kemampuan media untuk mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak semata-mata untuk memproduksi propaganda, namun propaganda merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan layanan media.

Tampaknya bagi Herman dan Chomsky media selalu mempunyai resiko untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh ‘kelompok-kelompok istimewa’ yang lebih berkuasa dibanding kelompok lainnya di masyarakat. Itu sebabnya publik harus memainkan peran yang lebih sentral dalam pengendalian media, seperti yang disarankan oleh Levinson (1999; yang melanjutkan argumen McLuhan, 1964)

Pernyataan Levinson benar: mengendalikan media adalah satu-satunya cara untuk melindungi karakter publik dari media. Tentu saja, ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan bahkan hampir tidak mungkin bagi masyarakat ‘biasa’ untuk dapat mengendalikan media, karena media dengan cepat dikendalikan oleh modal, dan bekerja lebih berdasarkan pada logika keuntungan, daripada untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, kehadiran serta kemajuan teknologi Internet dan media baru dipandang sebagai sebuah alternatif baru bagi warga untuk menciptakan ‘ranah publik’ mereka sendiri— secara online.

Melalui Internet, ranah publik ‘baru’ diciptakan sebagai perwujudan jaringan dan hubungan antar warga. Internet telah menjadi medium baru dengan esensi yang sebenarnya: menyediakan ruang di mana publik dapat terlibat secara bebas dan dapat menggunakan haknya dalam bermedia, tanpa dikendalikan oleh negara maupun bisnis.

Jejaring telah menjadi sebuah norma baru di dalam keterlibatan warga yang dimungkinkan oleh adanya Internet. Saat ini, jejaring tidak hanya sebuah medium, tetapi juga telah menjadi ranah baru yang memungkinkan terjadinya transformasi kekuatan.

Karena kekuatan yang dimiliki oleh jejaring baru ini, Mansell (2001) berpendapat pentingnya untuk melihat lebih jauh lagi mengenai isu akses teknologi dan pengecualian sosial, yaitu dengan mengaitkan diskusi-diskusi mengenai media baru dan kekuatan jejaring dengan diskusi-diskusi mengenai hak asasi manusia, hak warga negara dan pembangunan sosial.

Tidak dipungkiri, adanya media baru telah membantu menciptakan bentuk baru demokrasi, bentuk baru res publica; namun dengan adanya kepentingan bisnis dan politik yang memperebutkan kendali atas media baru, kita membutuhkan seperangkat kebijakan yang bertanggung jawab dan dapat memastikan media baru ini tetap mempertahankan ‘karakter publik’ mereka.

Satu dari sekian banyak alasan untuk hal ini adalah bahwa dengan kemajuan teknologi baru, batasan antara medium dan pesan menjadi semakin bias, di mana konsekuensi dari hal ini membutuhkan pemikiran ulang yang sangat serius.

Lawan Bukan Musuh

Tentu ada beda antara musuh politik (political enemy) dan lawan politik (political adversary). Repotnya, di KBBI “musuh” diartikan sama dengan “lawan”. Padahal, hubungan antara dua kubu yang berbeda dalam demokrasi bukan berarti permusuhan melainkan persaingan.

Eksistensi lawan politik sebagai sebuah entitas wajib dihargai dan diberi ruang manakala mereka sedang membela gagasan yang diyakini kebenarannya.

Apalagi saat kompetisi elektoral yang hanya menyisakan dua kubu seperti yang terjadi saat ini. Perbedaan memang harus dipertajam.

Coba saja kita berpikir, memang apa sih bedanya antara dua kelompok ini? Hal baru apa yang ditawarkan? Tentu secara umum akan sama-sama saja. Meningkatkan kesejahteraan, menambah lapangan kerja, membuka akses pendidikan dan kesehatan semurah-murahnya dan sebaik-baiknya, dan berbagai macam visi dan misi yang sebenarnya sudah diatur semua di konstitusi kita.

Kita sebagai rakyat mustinya tak perlu menuntut akses kesehatan yang murah dan pendidikan yang berkualitas, sebab konstitusi sudah mewajibkan negara untuk menyediakannya.

Maka, akhirnya isu-isu yang dipertajam memang isu-isu yang membuat diferensiasi diantara keduanya, salah satunya adalah politik identitas.

Lawan politik sangat diperlukan dalam proses demokratisasi. Perbedaan harus dihargai dan diberi ruang. Sebab, jika kita mengabaikan itu semua hanya karena selera politik kita, maka kita sama saja dengan ikut menumbuhkan benih-benih otoritarianisme dan absolutisme.

Lucu ”Agawe Santosa”

Oleh: Indra Tranggono

Tahun politik 2019 (pemilihan legislatif dan presiden) bakal menguras energi bangsa. Blok-blok politik menguat. Tensi politik meninggi. Ketegangan antarkubu meningkat. Narasi penuh kekerasan bertaburan. Gesekan sosial pun berpotensi meledak. Kemenangan dalam kontestasi itu jadi pertaruhan besar. Peradaban bangsa pun terancam robek.

Seluruh elemen bangsa ini membutuhkan kedewasaan, di antaranya dengan mencipta ruang-ruang dalam pikiran dan jiwa agar kemarahan tidak mudah berkobar. Salah satunya melalui humor.

Jangan sepelekan humor! Humor tak hanya mampu menetralisasi stres dan amarah, tetapi juga membebaskan manusia dari kesempitan cara pandang dan kesumpekan hati sehingga menemukan dunia alternatif dan  nilai-nilai baru. Selain itu,  humor juga mendidik manusia untuk selalu rendah hati. Menertawakan diri sendiri atas berbagai kelemahan, keterbebasan, dan kekonyolan. Tidak jemawa. Tidak semena-mena terhadap manusia lain. Selalu eling (sadar diri secara etik) dan waspada (ketajaman pikiran dan batin dalam menentukan langkah). Tidak gampang terhasut. Selalu menimbang, memilih, dan memilah berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Mampu membedakan antara yang artifisial dan yang substansial.

Hidup membutuhkan sikap semeleh (kelapangan hati dan pikiran yang menciptakan rasa damai) dalam menyikapi kenyataan. Rileks. Kritis. Mampu menertawakan kenyataan. Dalam konteks lebih luas, humor dan segala kelucuannya mampu menjadi perekat bangsa. Wajar jika orang pun bilang, lucu agawe santosa.

Jarak politik

Bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi cenderung memiliki selera humor yang baik. Persia melahirkan Abu Nawas (756-814), penyair dan sosok bijak dan kocak. Turki melahirkan Nasrudin Hodja, sufi satririkal yang meninggal pada abad ke-13. Inggris melahirkan Charlie Chaplin (1889-1977). Rusia melahirkan cerita-cerita humor yang getir. Ini menunjukkan, humor merupakan bagian penting dari kebudayaan dan peradaban bangsa.

Bagaimana Indonesia? Sejak reformasi 1998 bergulir, sebagian besar anak bangsa kita kian sulit tersenyum dan tertawa. Seperti harga bahan kebutuhan pokok, darah mereka gampang naik. Mereka sangat sensitif terhadap kata, frasa, ujaran, wacana atau teks yang dianggap memiliki potensi ancaman atas cara pandang, pemahaman, dan penghayatan politik serta primordialnya.

Masyarakat kita cenderung bersumbu pendek. Gampang tersinggung, terprovokasi, dan meledakkan amarah. Kebiasaan itu bukan hanya dimiliki kaum akar rumput, juga kelompok elite politik, antara lain, yang suka pamer amarah di televisi.

Budayawan Umar Kayam pernah bercerita tentang suporter sepak bola Persis Solo dan suporter PSIM Yogyakarta yang sama-sama menyaksikan pertandingan kedua kesebelasan itu. Ini terjadi pada 1950-an.  Kita tahu hubungan Persis Solo dengan PSIM Yogya kurang harmonis, antara lain, karena sisa-sisa sentimen Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi kekuasaan Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Ketika pemain PSIM berhasil memasukkan gol ke gawang Persis, pendukung Persis tidak marah. Mereka justru diam. Sementara pendukung PSIM bersorak-sorai. Namun, giliran Persis mampu bikin gol ke gawang PSIM, kontan para pendukung Persis  mengeluarkan belangkon ala Yogyakarta yang punya ”mondolan” (bulatan sebesar telur asin yang ada di bagian belakang belangkon). Apa yang dilakukan? Suporter Persis nylenthiki ”mondolan” itu, sambil bilang, ”Kapok ora… kapok ora.” Kontan semua penonton tertawa. Pertandingan pun berlanjut dengan gayeng, ramai, menyenangkan, damai, dan penuh sportivitas.

Kasus di atas jadi indikator betapa masyarakat Solo dan Yogya waktu itu masih memiliki selera humor tinggi. Kepahitan hidup akibat konflik kekuasaan tidak serta-merta merembes menjadi konflik horizontal penuh amuk dan kekerasan. Masyarakat mampu mengambil jarak politik dan melakukan transendesi. Di situ, humor dipilih sebagai jalan pembebasan.

Pada 1950-an- 1980-an, kemampuan masyarakat kita dalam menertawakan diri sendiri dan keadaan masih terasa. Pada rentang waktu itu di Yogyakarta lahir dagelan Mataram (Basiyo dkk), Srimulat pimpinan Teguh Raharjo; kuartet Bing Slamet, Ateng, Iskak, dan Edi Sud; grup lawak Mang Udel dan kawan-kawan di Bandung, hingga Warung Kopi, Dono, Kasino, dan Indro (Warkop DKI). Grup-grup lawak bisa menjadi penanda kebudayaan tentang masyarakat yang memiliki selera humor tinggi.

Kita punya penulis-penulis hebat yang mampu menghadirkan refleksi, kontemplasi dengan cara cerdas dan lucu melalui kolom-kolomnya. Sebut, misalnya, Umar Kayam, Mahbub Djunaidi, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur),  Satjipto Wirosardjono, Arwah Setiawan, dan Emha Ainun Nadjib.

Humor itu subversif

Dalam kebudayaan, humor tidak sebatas banyolan, tetapi sebuah nilai yang lahir dari cara pandang atau cara berpikir yang mampu menciptakan versi lain dari versi besar (umum) atas realitas kehidupan. Karena itu, humor bersifat subversif.

Humor ”menghancurkan” atau mendekonstruksi pikiran yang beku dan mapan untuk melahirkan realitas kemungkinan yang menggedor akal pikiran dan meledakkan tawa. Artinya, kekuatan humor adalah permainan logika, keluasan wawasan, dan keliaran imajinasi. Tinggi-rendahnya selera humor bergantung  mutu kebudayaan, kematangan jiwa, dan  imajinasi bangsa.

Tahun politik membutuhkan kemampuan  mentransendensi melalui humor agar masyarakat menemukan kekayaan cara pandang dan kelapangan hati untuk menyikapi pelbagai banalitas politik. Kelucuan yang diproduksi humor mampu mencairkan ketegangan, bahkan mempererat persaudaraan bangsa menjadi kuat.

Jika ada pameo ”rukun agawe santosa”, maka muncul pula wisdom ”lucu agawe santosa” alias kelucuan melahirkan kekuatan jiwa bangsa, terutama saat menghadapi keadaan kritis, genting seperti tahun politik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id, dengan judul “Lucu Agawe Santosa”, https://kompas.id/baca/opini/2018/06/02/lucu-agawe-santosa/

 

Kampanye Positif

—Simulasi debat kampanye positif.

Prabowo: Pak Jokowi ini hebat sekali. Kita bangga. Pembangunan infrastruktur massif dilakukan dimana-mana. Kedepan masyarakat akan menikmati hasilnya, yaitu akses ekonomi yang merata dimana nantinya akan menggeliatkan ekonomi Indonesia. Rasanya, sudah sepantasnya kalau Pak Jokowi kita pilih lagi jadi presiden.

Jokowi: Ah, tidak juga pak. Kami masih banyak kekurangan. Kualitas pendidikan masih belum merata, penerimaan pajak juga belum maksimal. Program Pak Prabowo justru yang bagus-bagus. Mbok Pak Prabowo saja yang jadi presiden, pasti Indonesia akan lebih baik.

Prabowo: Tidak mungkin lah saya lebih baik. Pak Jokowi lebih merakyat. Rakyat sudah cinta pada bapak.

Jokowi: Tapi bapak tegas. Kita butuh pemimpin yang tegas.

Prabowo: Itu kan kelihatannya saja, saya ini belum teruji pak. Bapak lebih teruji. Lebih punya pengalaman menjadi presiden.

Jokowi: Bapak sajalah.

Prabowo: Jangaaaan. Sudah Pak Jokowi saja. Saya dukung sepenuhnya.

—Mereka berdua saling memuji dan saling mengalah sampai akhir acara. Moderator pusing, materinya tak terpakai. Panelis bingung, daftar pertanyaan jadi tak relevan. Acara bubar. Pendukung di studio kecewa. Pengiklan protes karena rating turun.

Rumah Kaca

Ini bukan hipotesa, tapi yang pasti ini bukan prasangka. Beberapa kali saya membuat beragam jenis pernyataan untuk dilempar ke jejaring sosial pertemanan. Hasilnya memang mengkhawatirkan.

Suasana politik elektoral membuat cuaca menjadi makin tak sehat. Makin hari terasa makin sesak. Sesama kawan pun kini saling tak percaya. Bukan lagi kalimat dan pernyataan, diksi-diksi kini juga dijadikan perdebatan. Salah memilih diksi, habislah kamu. Majas tak dikenal lagi. Mereka hanya paham kalimat-kalimat sederhana. Pseudo dimana-mana.

Orang bilang, berita bohong dan propaganda hanya bisa kena ke orang-orang yang tak berpendidikan. Salah. Itu tidak benar. Banyak orang berpendidikan kini tak mampu lagi membedakan mana opini, mana data, mana berita, mana jurnalisme, dll. Kebodohan telah menggurita, melanda orang tua, anak muda, sarjana hingga petinggi organisasi massa, orang-orang yang justru kita andalkan intelektualitasnya untuk menjaga.

Beruntunglah mereka yang masih memiliki keluarga dan komunitas yang masih menjaga kesehatan akal. Mau tak mau, kita musti membuat rumah-rumah kaca, sebab di luar sana cuaca sudah sangat polusi, menggelapkan mata, pikiran hingga hati. Kita musti membuat ekosistem sendiri.

Pada rumah-rumah kaca itu kita tanam benih-benih. Kita olah sebaik-baiknya, meski dengan keterbatasan-keterbatasan. Menjaganya dari hama dan pupuk kimia perusak organisme.