Pasar Bebas

Pada kampanye pemilihan presiden lalu, entah sengaja diciptakan atau tidak, ada idiom yang menjadi ketakutan bersama, yaitu pasar bebas. Jika pasar bebas dipahami sebagai suatu kondisi ekonomi yang bebas-sebebasnya, mestinya ini sudah kita kenal ratusan tahun sebelumnya. Ketika perdagangan maritim abad ke-17 di sepanjang Malaka dan utara pantai Jawa, tidak ada suatu otoritas yang membatasi apa yang diperdagangkan. Semua serba bebas. Pertanyaannya, kenapa baru saat ini kita menjadi khawatir dengan idiom ini?

Memang pasar sudah seharusnya bebas, jika tidak bebas maka tidak pantaslah disebut pasar, bukan? Yang menjadi tugas pihak pengatur (pemerintah) adalah menentukan komoditi apa saja yang boleh masuk di dalam pasar. Tidak semua komoditas diperdagangkan di pasar, yang pasti bebas itu.

Sektor pendidikan misalnya, hal yang tak boleh dijadikan komoditi di pasar. Ada banyak sektor yang tidak boleh diberikan mekanismenya kepada pasar. Di Mesir misal, tarian perut yang orisinil tidak dipertontonkan secara komersial. Berbeda dengan tari perut yang komersial, tari perut non-komersial mempunyai warna karakter yang berbeda. Pemerintah Mesir melindungi dengan tidak meng-komersialkan (baca: pasar) khasanah kebudayaannya yang murni, paling orisinil.

Lihatlah kondisi kebudayaan dan kesenian di Indonesia. Nyaris tidak ada perlindungan dari negara untuk itu. Ambil contoh ketoprak (seni peran panggung dari jawa) yang harus bekerja keras menyesuaikan dirinya dengan permintaan pasar, dengan humor dan selebritis di dalamnya agar memperoleh slot di TV nasional. Generasi muda sudah sulit kini untuk tahu, seperti apa sih ketoprak yang asli itu? Bahwa boleh saja, ketoprak dikemas dengan pendekatan kontemporer modern, namun tugas negara adalah melindungi yang asli dengan tidak membiarkan yang asli berkompetisi di pasar. Karena mereka pastilah akan kalah.

Contoh lain, musik dangdut. Kita mungkin bertanya sekarang, dangdut yang awal itu seperti apa? Ada juga musik melayu. Dimana musik melayu mendapat tempat? Maka kelompok musik seperti gamelan, orkes melayu, gambang kromong, akhirnya mendekati ajal bahkan punah, karena mereka dipaksa bertarung dengan modal dan kedangkalan atas apresiasi kesenian yang makin lama makin artifisial.

Itu sedikit contoh dari sisi kesenian. Jika kita tarik pembahasannya ke sisi pangan, akan banyak kita telusur ketimpangan dan ketidakberpihakan negara. Tinggal di kota besar, seperti Jakarta, tidak mudah mencari akar kebudayaan lokal. Semua nyaris hilang, karena kalah berkompetisi di dalam pasar, yang baru sekarang kita sadar dan teriakkan bahwa ternyata dia ‘bebas’. Jangan salahkan pasar, pasar memang sudah seharusnya bebas.