Garuda Dalam Sangkar

Kutipan terjemahan di bawah ini diambil dari tulisan John Pilger dalam bukunya “The New Rulers of the World” yang mengutip temuan-temuan sebelumnya dari Prof. Jeffrey Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley Simpson yang meraih gelar Ph.D. Ia membuat desertasi atas hubungan Indonesia -Amerika era tahun 1960 hingga 70-an.

Pilger berargumen, Indonesia adalah bukti nyata bahwa penjajahan (imperialisme) Amerika dan Inggris masih ada pada era modern ini. 

Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya “hadiah terbesar”, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan “The Berkeley Mafia”, karena beberapa diantaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: … buruh murah yang melimpah … cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar.

Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya.

Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.

Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, dimana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat bukit nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Banyak fakta dalam desertasi ini diambil dari data-data dokumen resmi Badan Intelijen Amerika (CIA). Dokumen tersebut dapat diakses (bertahap secara terbatas) setelah melewati 40 tahun. Dalam wawancaranya dengan majalah The Guardian, John Pilger mengatakan, “Kematian Soeharto dapat membuka tabir kejahatan ekonomi tingkat tinggi, lintas negara, yang melibatkan badan-badan rahasia, yang selama ini  — 40 tahun terakhir —  telah menjadi pola di banyak negara dunia ketiga; seperti Indonesia, Vietnam dan Cili.”

Ralph McGehee, pejabat operasional senior CIA pada masa 1960-an, mendiskripsikan bahwa aksi teror di Indonesia tahun 1965-66 adalah sebuah “model operasi” yang dilakukan Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Salvador Allende di Chili, tujuh tahun setelahnya.

‘The CIA forged a document purporting to reveal a leftist plot to murder Chilean military leaders,’ he wrote, ‘[just like] what happened in Indonesia in 1965.’ He says Indonesia was also the model for Operation Phoenix in Vietnam, where American-directed death squads assassinated up to 50,000 people. ‘You can trace back all the major, bloody, events run from Washington to the way Suharto came to power,” he told me (red: Pilger). ‘The success of that meant that it would be repeated again and again.’ (38-39)

Indonesia, Negara Baru Yang Disegani

1-EyS_QLTQ47PD2GSiLcaxkA“On the tide of nationalism that swept the world after World War II, no young nation swam more proudly than Indonesia. Its 3,000 islands were rich with oil, bauxite, rubber, tin; its 85,000,000 citizens made it the world’s biggest Moslem nation, sixth in population among all the nations of the world. In five years of fighting and negotiation, it had shaken off 350 years of Dutch rule and installed a working democracy pledged to merge its dozen ethnic groups and 114 different languages into a new “unity in diversity.” — kutipan artikel di majalah Time, tentang sebuah negara baru bernama Indonesia.

Menengok ke masa sebelumnya, Indonesia negara baru yang membuat khawatir negara-negara Barat, hal itu karena kekuatan magis nasionalismenya yang sedang tinggi-tingginya. Masa itu Indonesia tidak tergantung secara finansial pada investasi asing, hal yang tak disukai oleh Barat, seperti kondisi yang terjadi pada banyak negara di Amerika Latin. Setelah gagalnya penguasaan dengan cara-cara militer, negara-negara Barat mencoba cara lain untuk menguasai sumber daya alam dan kedaulatan negara-negara dunia ketiga, yaitu dengan kekuatan ekonomi.

Dalam tatanan geopolitik ketika itu, Indonesia dengan Soekarno-nya mempelopori gerakan politik alternatif, Gerakan Non-Blok. Saat itu hanya terdapat dua pilihan kiblat politik: Amerika dan Soviet. Soekarno menjadi pemimpin panutan negara-negara dunia ketiga, ia sangat disegani oleh negara-negara berkembang di Asia Pasifik hingga Amerika Latin dan Afrika.

Tatanan peta politik global berubah saat tertembak matinya John F Kennedy (JFK) pada 22 November 1963, tiga hari sesudah disetujuinya bantuan ekonomi sebesar 11 juta US$. JFK adalah sekutu utama Indonesia di blok Barat (Amerika, Inggris, Belanda, dll). Setelah JFK tak ada, bantuan ekonomi untuk Indonesia yang sebelumnya telah dirancang untuk meredam krisis ekonomi dan radikalisasi kiri, dibatalkan. Presiden dan parlemen baru Amerika kini mempunyai garis kebijakan yang tak lagi sama.

Di sisi lain, Inggris sibuk dengan membentuk negara baru bernama Malaysia, yang sebelumnya adalah rekan dagang; Malaya dan Singapore. Soekarno bersikap keras atas langkah Inggris itu, yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan. Sebagai respon atas sikap ini, pada 1 Januari 1965, Soekarno menyatakan keluar dari keanggotaan United Nations atau Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia menjadi negara pertama yang menarik diri dari keanggotaan PBB. Menyikapi tekanan Amerika dan dukungannya terhadap terbentuknya negara Malaysia, Soekarno menyebut “go to hell with your aids” — “aku tak peduli dengan bantuanmu”. Soekarno kemudian menyusun kekuatan militer dan menempatkan tentara-tentara di sepanjang garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pecahlah peristiwa “Konfrontasi Malaysia”. Malaysia, dengan ketakutan meminta dukungan sekutu/blok barat dan PBB.

1-12ZoVDeE5DQhkp9z2iHZSg.jpeg
Kennedy dan Soekarno, Andrews Air Force Base ,  April 1961

Pada bulan Februari 1965, New York Times memberitakan tentang terancamnya kebebasan pers di Indonesia:

JAKARTA, Indonesia, Feb. 23 – President Sukarno declared today that Indonesia could no longer afford freedom of the press. He ordered the banning of anti-Communist newspapers. … “I have secret information that reveals that the C.I.A. was using the Body for the Promotion of Sukarnoism to kill Sukarnoism and Sukarno,” he said. “That’s why I banned it.” (New York Times, 2/24/65)

Kondisi ekonomi Indonesia makin kacau dan tidak stabil. Demonstrasi anti-Amerika merebak dimana-mana. Indonesia tahun itu juga menyatakan keluar dari keanggotaan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Media-media Barat memberitakan bahwa Soekarno makin mendekat ke Cina dan Soviet (blok Timur). Beberapa perusahaan besar Amerika dinasionalisasi, seperti Goodyear Tire dan Rubber Company, Soekarno juga mengancam akan menasionalisasi semua aset-aset Amerika yang ada di Indonesia. Di sisi lain, secara mengejutkan, Singapura menyatakan melepaskan diri dari Malaysia dan membentuk negara sendiri, berbatasan dengan Indonesia.

1-QTNW7FXLlzUe7bCJozgjrgAmerika berkali-kali berusaha menjatuhkan Soekarno, ancaman-ancaman pembunuhan terhadap Presiden Indonesia itu terus meningkat.

Jurnalis Lisa Pease menceritakan keadaan Indonesia pada masa itu dengan ketersambungan peran Freeport, sebagai simbol investasi Amerika di Indonesia, dalam artikelnya JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur.

Setelah kekalahan memalukan Amerika di Perang Vietnam, Amerika paham bahwa Indonesia tidak akan bisa ditaklukkan oleh kekuatan militer, maka dirancanglah suatu misi intelijen oleh CIA untuk menggulingkan Soekarno dan kekuatan-kekuatan progresif di sekelilingnya, yang di kemudian hari diduplikasi di Chili dalam pola operasi yang hampir sama dengan nama sandi “Operasi Condor” atau “Operasi Jakarta”. Dalam dokumen CIA tersebut, operasi Jakarta dikategorikan berhasil, hingga diistilahkan “menang tanpa meneteskan darah sedikitpun”

Knowledge of “Operation Condor.” Within a year after the coup, the CIA and other US Government agencies were aware of bilateral cooperation among regional intelligence services to track the activities of and, in at least a few cases, kill political opponents. This was the precursor to Operation Condor, an intelligence-sharing arrangement among Chile, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay established in 1975. (sumber: CIA Library)

Konsesi Berdarah

Kutipan di awal tulisan adalah kondisi keadaan ketika konferensi untuk pertama kali diadakan antara pemerintah Indonesia dan investor-investor asing di Jenewa pada tahun 1967, setahun setelah pemerintahan Orde Baru terbentuk. Sebelumnya Soeharto berhasil meyakinkan Amerika bahwa pemerintahannya akan bersahabat dengan negara-negara Barat dengan cara membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi investasi asing. Dan itu ia penuhi.

Konsesi-konsesi atas pengelolaan kekayaan alam Indonesia diserahkan kepada investor asing tanpa pajak dengan pembagian keuntungan yang sangat kecil untuk negara, dalam waktu kontrak 20 tahun bahkan sampai 40 tahun. Disusun pula suatu rancangan perundang-undangan penanaman modal asing yang di kemudian hari terbukti merugikan bangsa Indonesia.

Kwik Kian Gie menulis lengkap pemaparan mengenai hal ini dalam artikelnya Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967,artikel 1artikel 2artikel 3, dan artikel 4

Mengutip tulisan Kwik Gian Gie:

Sejak Republik Indonesia berdiri sampai tahun 1967 tidak pernah ada rincian konkret dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang bunyinya: “Barang yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penjabaran yang konkret sampai bisa menjadi peraturan tidak pernah ada sampai tahun 1967. Dalam tahun itu terbit UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Terbitnya UU tersebut sebagai tindak lanjut dari Konferensi Jenewa bulan November 1967.

Saya kutip pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: a. pelabuhan-pelabuhan; b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; c. telekomunikasi; d. pelayaran; e. penerbangan; f. air minum; g. kereta api umum; h. pembangkitan tenaga atom; i. mass media.

Undang-undang nomor 6 tahun 1968 (red: setahun kemudian) mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri pasal 3 ayat 1 sudah mengizinkan investor asing memasuki cabang-cabang produksi yang jelas disebut “menguasai hajat hidup orang banyak” itu asalkan porsinya modal asing tidak melampaui 49%. Namun ada ketentuan bahwa porsi investor Indonesia yang 51% itu harus ditingkatkan menjadi 75% tidak lebih lambat dari tahun 1974.

[…]

PP No. 20/1994 menentukan bahwa batas antara boleh oleh asing atau tidaknya adalah kepemilikan oleh pihak Indonesia dengan 5% saja. Tidak ada lagi pembatasan waktu tentang dikuranginya porsi modal asing.

Yang sangat menyakitkan juga ialah diambilnya rumusan pasal 33 UUD 1945 secara mentah-mentah, dirinci bidang-bidangnya persis seperti yang dilarang oleh UU No. 1 tahun 1967, yang lalu dikatakan bahwa semuanya itu sekarang boleh ada di tangan asing dengan kandungan Indonesia 5%. Jadi seperti menantang atau meremehkan UUD 1945.

[…]

Liberalisasi Penuh dan Survival of The Fittest

Dengan seluruh rangkaian kebijakan yang telah dikemukakan tadi, menjadi sangat jelas garis kebijakan yang konsisten sejak tahun 1967. Kebijakan itu ialah semakin mengecilnya peran pemerintah dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang tergolong barang dan jasa publik, atau barang dan jasa yang pengadaannya membutuhkan dana sangat besar, tetapi merupakan kebutuhan pokok manusia.

Karena kebutuhan dana yang sangat besar itu, sifatnya selalu menjadi monopolistik. Karena sifat monopolistik itu dipegang sepenuhnya oleh perusahaan swasta yang motifnya mencari laba, maka rakyat yang sangat membutuhkannya harus membayar dengan harga yang tingginya mencukupi untuk memberi laba yang menarik bagi investor swasta. Karena itu, yang mampu menggunakan barang dan jasa publik ialah perusahaan-perusahaan besar dan perorangan yang tergolong kaya.

Tidak ada lagi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya secara gotong royong melalui instrumen pajak. Kalau toh pemerintah mempunyai anggaran pembangunan, yang dibangun oleh pemerintah juga boleh dibangun oleh swasta dengan motif laba. Semuanya adalah obyek mencari laba, dan dalam berlomba mencari laba itu tidak ada lagi perbedaan antara investor asing dan investor Indonesia.

Jalan raya bebas hambatan yang di seluruh dunia dibiayai oleh pemerintah untuk dipergunakan dengan cuma-cuma oleh rakyatnya, di Indonesia diserahkan kepada pengusaha swasta apakah mereka tertarik dan mau membangunnya dengan motif laba.

Semuanya didahului dengan mempengaruhi pikiran dan pembentukan opini publik dalam bidang mekanisme pasar, liberalisasi, swastanisasi dan globalisasi yang cakupannya sebanyak mungkin dan tingkat keterbukaannya sejauh mungkin, yang harus memusnahkan nasionalisme dan patriotisme. Elit negara-negara mangsa harus diyakinkan dan diberi pemahaman bahwa nasionalisme dan patriotisme sudah sangat ketinggalan zaman. Orang modern harus memahami globalisasi yang merupakan the borderless world. Nasionalisme dan patriotisme bagaikan katak dalam tempurung dengan wawasan yang sangat sempit. Demikianlah pikiran, paham, penghayatan yang berlaku pada elit bangsa yang memegang kekuasaan ekonomi sejak tahun 1967 sampai sekarang.

Liberalisasi dan mekanisme pasar yang dihayatinya bagaikan “agama” telah diberlakukan sedemikian jauhnya, sehingga terang-terangan melanggar konstitusi, memberlakukan kebijakan yang menyesatkan dan membuat rakyat sangat sengsara.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah dan DPR sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan seolah-olah menantang, harga BBM dinaikkan dengan mengacu pada pasal 28 di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tersebut, yang oleh MK dianggap paling krusial dalam menentang amanat Konstitusi.

Ketua MK menulis surat kepada Presiden bahwa kebijakan menaikkan harga BBM sampai 126%, karena harus ekuivalen dengan harga minyak mentah yang terbentuk melalui mekanisme pasar di New York Mercantile Exchange (NYMEX) bertentangan dengan Konstitusi kita. Surat tersebut tidak dihiraukan tanpa konsekuensi buat Pemerintah, maupun DPR maupun DPD.

Demi mekanisme pasar yang mutlak tanpa pandang bulu, caranya memberi argumen dan penjelasan kepada rakyat juga melalui penyesatan dan kebohongan. Dikatakan bahwa kalau harga BBM tidak disamakan dengan ekuivalennya harga minyak mentah yang terbentuk di NYMEX, pemerintah harus mengeluarkan uang Rp 115 trilyun untuk mensubsidi. Uang itu tidak ada. Maka harga BBM dinaikkan.

Kita membaca dan menyaksikan betapa bagian terbesar dari rakyat serta merta menjadi miskin dan sangat menderita. Bersamaan dengan itu kita saksikan bermunculannya stasiun-stasiun penjualan bensin oleh Shell, Petronas, yang akan disusul dengan perusahaan-perusahaan minyak asing lainnya.

Ketika harga minyak mentah di pasar internasional naik lagi, harga BBM dinaikkan lagi, walaupun masyarakat di seluruh Indonesia minta-minta supaya harga tidak dinaikkan.

Dalam menaikkan harga BBM, Pemerintah mengemukakan dan menjelaskannya kepada publik menggunakan istilah “subsidi” yang disamakan dengan pengeluaran uang tunai, padahal tidak demikian kenyataannya. Kalau kita mengambil bensin premium sebagai contoh, uang tunai yang dikeluarkan Rp 630 per liter. Itupun dengan nilai tukar rupiah yang berlaku ketika itu, yaitu US$ 1 = Rp 10.000. Sebelum dinaikkan, harga bensin premium Rp 2.700 per liternya, sehingga untuk setiap liternya, pemerintah kelebihan uang tunai sebanyak Rp 2.070. Tetapi kepada rakyat dikatakan bahwa uang yang dikeluarkan sama dengan “subsidi” yang bukan pengeluaran uang tunai, tetapi perbedaan antara harga Rp 2.700 dengan Rp 4.500 per liter (yang sama dengan US $ 61,5 per barrel). Maka belum lama berselang IMF menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat kaya uang tunai, karena ketambahan Rp 15 trilyun sebagai hasil menaikkan harga BBM.

Harga BBM, antara lain bensin premium dinaikkan lagi menjadi Rp 6.000 per liter atas dasar prinsip yang sama, yaitu membabi buta mengikuti apa yang terjadi di NYMEX. Dalam kebijakannya itu, pemerintah mengatakan hal yang tidak benar, yaitu subsidi yang perbedaan antara harga minyak mentah di pasar internasional dengan ekuivalennya harga BBM di dalam negeri dijelaskan sebagai pengeluaran uang tunai.

Demikian tidak mandirinya elit bangsa yang memimpin dan memerintah kita, yang membiarkan diri didikte untuk kepentingan perusahaan-perusahaan minyak asing.

Investasi asing, sebuah ancaman?

Dalam kondisi yang berlebihan tentu tidak baik. Pada dasarnya tidak ada negara kapitalis, yang ada adalah negara kapitalistik, negara yang tingkat liberalisasi/kebebasan pasarnya tinggi atau sangat tinggi. Amerika sendiri menerapkan proteksi yang kuat bagi banyak industri di dalam negerinya. Industri otomotif Jepang contohnya diharuskan menggunakan komponen lokal buatan industri dalam negeri Amerika bahkan sampai 80% jika mau masuk ke pasar Amerika. Hal ini dilakukan untuk memperkuat industri kecil manufaktur Amerika. Jika pasar bebas diterapkan sepenuhnya, tentu industri otomotif Amerika akan kalah bersaing dengan merek-merek Jepang.

Contoh lain yang sederhana adalah industri olahraga bola basket Amerika (NBA), dalam sistem gaji pemain NBA diterapkan batas maksimum dan minimum, maka sehebat-hebatnya Kobe Bryant, tetap gajinya dalam batasan maksimal yang sudah ditetapkan. Hanya harga kontrak iklan-iklannya yang sangat tinggi hingga ia menjadi atlet terkaya saat itu. Bandingkan dengan industri sepakbola Eropa yang kapitalistik, sehingga seorang Lionel Messi (Barcelona) kini di bandrol dengan harga 30 trilyun, hal yang kemudian dikritik sangat keras sebagai ‘perdagangan manusia’ oleh banyak orang.

Dalam kondisi tertentu, NBA menjadi lebih stabil dan terkendali, sedangkan sepakbola Eropa sangat timpang antara klub yang kaya dan yang miskin. Sama kan dengan kondisi ekonomi kita sekarang? Hal tersebut terjadi juga di sektor industri baja, pertanian, perkebunan, perbankan dll.

Jika kita pergi ke supermarket, tampak harga buah apel Malang lebih mahal dari apel Australia, aneh bukan? Yang produk lokal lebih mahal dari produk impor, hal itu dikarenakan pupuk buat petani apel di Australia di subsidi oleh pemerintahnya sehingga bisa lebih murah biaya produksinya, dan bea masuk impor untuk banyak produk luar negeri sangat rendah bahkan nol persen untuk beberapa produk perdagangan. Semua dilakukan atas nama pasar bebas dan liberalisasi.

Amangkurat dan Politik Ekonomi Jawa

Kunci keberhasilan Belanda dalam membangun perdagangan komersial di Indonesia pada masa penjajahan adalah terlibatnya VOC dalam politik internal Jawa. Pada masa-masa awal, Gubernur Jenderal tidak dibentuk untuk terlibat masuk dalam politik kerajaan di Jawa. Para Gubernur Jendral VOC “hanya” dibekali visi manajerial perusahaan terutama manajerial dalam kekuatan utama dalam bidang kelautan, jaringan pelabuhan dan di titikberatkan pada penguasaan rute-rute perdagangan.

Namun pada abad ke-17, terutama masuk abad ke-18, Belanda/VOC “terpaksa” terlibat dalam pada peta internal perpolitikan kerajaan-kerajaan Jawa. Bahkan pada saat tertentu, Belanda/VOC ikut andil menentukan siapa Raja yang berkuasa dan siapa yang dijatuhkan, bahkan kerajaan diharuskan membayar upeti kepada VOC, sebagai “tanda bukti” perlindungan militer. Singkat kata, sumber daya alam yang besar akhirnya di eksploitasi semaksimal mungkin untuk kepentingan Belanda/VOC. Kondisi demikian membuat perekonomian Belanda lama-kelamaan tertumpu pada perdagangan di Jawa. Hingga krisis ekonomi melanda Belanda, Perang Diponegoro disebut-sebut membuat kerajaan Belanda krisis keuangan yang sangat parah.

1-4oQFG2nMItYC9XDL6CrGaQ

Di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), kerajaan Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Sultan Agung tidak mau tunduk pada Kompeni, tercatat dua kali ia menyerang Batavia meski tidak banyak membuahkan hasil. Perjalanan pasukan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia sendiri merupakan suatu ekspedisi yang fenomenal dan tak banyak diingat sejarah. Dengan kondisi geografis Jawa yang masih hutan belantara, membawa pasukan yang sedemikian besarnya bergerak ke arah barat. Hingga sekarang benteng pertahanan Mataram di Batavia dapat kita lihat di daerah Matraman  — yang berasal dari kata Mataraman —  di daerah Jakarta Pusat. Perlawanan Sultan Agung terhadap Belanda, hingga saat ini masih menjadi simbol perlawanan Jawa terhadap hegemoni asing.

Sultan Agung memberikan warisan berupa daerah kekuasaan yang sangat luas, kemudian digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I adalah pribadi yang lemah dan mudah dihasut. Pemberontakan Trunojoyo dan kondisi internal kerajaan yang carut marut memaksa Amangkurat I (1646-1677) bekerjasama dengan kekuatan luar yaitu Dutch East Indies Companies (VOC). Dan untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah, VOC masuk ke dalam politik internal Kerajaan di Jawa. VOC kemudian mengirim Admiral Speelman beserta bala tentara yang dipersenjatai canggih dan lengkap, membantu Mataram meredam pemberontakan Trunojoya di Jawa bagian Utara dan Madura.

Pada 25 Februari 1677, atas kompensasi dari bantuan militer VOC, VOC membuat perjanjian (treaty) monopoli dengan Mataram untuk memperluas wilayah Batavia lebih luas ke timur; VOC diperbolehkan mendirikan pabrik dimanapun tanpa larangan dan bebas pajak untuk melakukan ekspor dan impor; Mataram juga diharuskan melarang golongan Melayu, Arab dan lainnya menggunakan pelabuhan  — khususnya di sekitar Semarang dan pantai utara Jawa —  untuk kepentingan perdagangan.

Setelah Amangkurat I mangkat, ia kemudian digantikan oleh salah satu putranya, Amangkurat II (1677-1703). Seharusnya yang menggantikan Amangkurat I adalah Pangeran Puger, anak dari salah satu istrinya, namun karena intrik dan dukungan VOC yang kuat maka Raden Mas Rahmat-lah yang akhirnya menjadi Raja Mataram bergelar Amangkurat II.

Pada masa Amangkurat II, kedaulatan Jawa justru makin melemah, VOC kembali meminta lebih luas lagi untuk monopoli atas perdagangan gula, opium, beras dan tekstil di wilayah teritori Mataram sebagai kompensasi atas dukungan militer VOC dalam usahanya mempertahankan kekuasaaan. Amangkurat II juga memberikan konsesi kepada VOC atas distrik Priangan sebelah selatan Batavia.

Pada masa setelahnya, di sisi barat Batavia, putra mahkota kerajaan Banten memberontak pada ayahnya sendiri dengan bantuan militer juga dari VOC, dimana ia juga akhirnya membuat konsensus dengan VOC, sehingga sedikit-demi sedikit tidak ada lagi kedaulatan di tanah Jawa.

Hingga berakhirnya Perang Dunia I, awal 1900-an, secara resmi Kerajaan Belanda “menggantikan” peran VOC di tanah Jawa dan Nusantara. VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Terjadi pembagian kekuasaan antara para pemenang perang, Sekutu. Semenanjung Malaka hingga ke Utara diserahkan ke Inggris, Filipina untuk Amerika sedangkan Indonesia dan kepulauan Nusantara diserahkan ke Kerajaan Belanda.

Garuda Nusantara, Emprit Nusantara

Dua kisah pada tulisan diatas, pertama, kisah jatuhnya Soekarno yang diikuti dengan penjajahan kedaulatan atas nama investasi ekonomi, dan kedua, melemahnya Raja Mataram Amangkurat II atas kendali politik Jawa, merupakan dua poter frase sejarah yang saya refleksikan sebagai “masuknya Garuda ke dalam sangkar”.

Naskah dalam Tikungan Iblis karya Emha Ainun Nadjib, dikisahkan mengenai sosok Garuda yang lambat laun makin tidak mengenali hakekat dan karakter dirinya. Semenjak kakeknya, cicitnya dahulu dimasukkan ke dalam sangkar. Jika pun Garuda itu dilepaskan dari sangkarnya, ia pun sudah lupa bagaimana terbang dan mencari makan.

Tantangan kita sebagai bangsa yang pernah besar dan gagah perkasa, bukan lagi mengenai kejahteraan, politik dan ekonomi, bukan juga menaikkan pendapatan per kapita, namun lebih mendasar, yaitu membangun kembali karakter Nusantara. Menunjukkan kejayaan Nusantara sebagai mercusuar peradaban dunia.

Sebagai penutup, saya teringat wawancara Mahmoud Ahmadinejad (Presiden Iran) dengan Larry King, presenter ternama media di Amerika, saat ia ditanya, “Menurut anda, apakah anda seorang pemimpin besar Iran?” Ahmadinejad tahu bahwa itu sebuah pertanyaan jebakan. Jika Ahmadinejad menjawab “iya” pasti ia dituduh sombong dan otoriter, jika ia menjawab “tidak” negaranya akan diremehkan oleh Amerika. Ahmadinejad dengan diplomatis menjawab, “Sebagai bangsa, Iran sudah ada sejak 7.000 tahun lalu. Ini berbeda dengan negara anda, Amerika, yang baru ada sejak 500 tahun lalu. Dan selama 7.000 tahun itu, kami telah melahirkan banyak pemimpin besar. Mungkin saja saya termasuk salah satunya, anda yang menilai.

Kembali pertanyaan itu ke kita. Kapan Indonesia ada? Apakah Indonesia lahir tahun 1945? Atau bagaimana jika kita mulai saat ini bercermin dan menyusun sikap baru, bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa ini telah melahirkan banyak peradaban, bangsa Nusantara melahirkan Kalingga, Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan yang terbaru pada tahun 1945, kita, bangsa yang hidup di kawasan nusantara, melahirkan sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.


 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s