Tentang Keamanan

Kata Simbah, muslim adalah seseorang yang sanggup memberikan rasa aman pada lingkungan yang pastinya termasuk manusia di sekitarnya. Terutama pada tiga hal: nyawanya, hartanya dan martabatnya.

Mengamankan nyawa artinya tidak membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Mengamankan harta berarti tidak mencuri atau mengambil hak orang lain. Mengamankan martabat yaitu dengan tidak merendahkan, merusak atau menghina eksistensi manusia lain.

Namun, seperti sikap mulia lainnya, it’s easier said than done, mengucapkannya lebih mudah dari melaksanakannya.

Bisakah anda mengambil harta atau hak orang lain tanpa merusak martabatnya? Mampukah anda menghina manusia, merendah-rendahkannya tanpa membunuhnya? Seringkali ketiganya berinterseksi sangat dekat.

Memang tak mudah.

Atau mungkin kita bisa sampai pada tahapan yang lebih mulia, seperti: membiarkan mereka mengambil hak-hak atau harta kita, agar martabat mereka tetap terjaga. Kalau perlu jangan sampai mereka tahu kalau kita tahu.

Ambil lah semua dan jadilah pahlawan. Tak perlu ada rasa khawatir, martabatmu akan selalu kujaga. Kan kusimpan semua dalam dada.

Tentang Kepantasan

Mereka ini paham dengan yang namanya “conflict of interest”, karena jika dihadapkan pada hal sama dengan titik posisi yang berbeda, mereka pun akan memprotesnya, sama layaknya kita-kita sekarang.

Persoalan bangsa ini dari dulu bukan persoalan “boleh atau tidak boleh” tapi persoalan “pantas atau tidak pantas”. Kisah-kisah menggugah dari kisah naik angkotnya Baharudin Lopa atau cerita sepatu bututnya Bung Hatta, bukan karena mereka miskin tak mampu beli mobil atau sepatu, tapi karena adanya parameter kepantasan.

Pertimbangan kepantasan adalah urusan etika, urusan akhlak. Sesuatu yang tak lagi dipahami, boro-boro dijalani.

Tentang Hal Baik

Media sosial semacam Facebook dan semacamnya memang seringkali melelahkan, terutama buat generasi saya, apalagi diatas saya. Saya paham betul bagaimana mereka terus beradaptasi.

Saya pribadi telah aktif menggunakan Facebook dan Twitter sejak 2009. Awalnya untuk personal, lalu melebar untuk kegiatan komunitas dan makin melebar untuk kegiatan bisnis dan komersial. Fungsi-fungsi itu masih melekat sampai hari ini, 10 tahun kemudian. Andaikata fungsi komunitas dan bisnis itu tak lagi ada, mungkin sudah lama saya meninggalkan media sosial.

Sudah ada banyak sekali artikel yang menulis bagaimana metode menyaring berbagai informasi di media sosial. Rasanya tak cerdas juga kalau saya masih membahasnya disini. Namun intinya, kedaulatan ada di tangan kita.

Contoh kecil, saya tak segan memblokir akun-akun yang acapkali mem-posting konten-konten hoaks dan provokatif. Sering dan selalu saja ada, dan mungkin akan selalu ada.

Ibarat cuaca. Saat cuaca pancaroba berdebu dan semacamnya, kita sering jatuh sakit. Persoalannya bukan pada cuacanya, tapi lebih kepada tingkat daya tahan tubuh kita yang turun, atau intesitas kegiatan kita yang meninggi, tak sebanding dengan asupan gizi ke dalam tubuh.

Hoaks dan berita-berita remeh itu layaknya debu-debu cuaca. Memang seringkali menyesakkan memenuhi dada.

Saya masih dalam posisi menganjurkan untuk terus menggunakan media sosial. Terus menginspirasi serta menularkan berbagai berita baik dari seluruh penjuru dunia.

Panjang umur hal-hal baik!

Tentang Terompet Haram

Meniup terompet saat perayaan tahun baru itu haram.

Saya belum paham, yang haram meniupnya, terompetnya atau merayakannya atau tahun barunya?

Kalau ‘meniup’ ya kayanya gak haram lah, setiap hari kan banyak itu orang niupin kopi panas. Masa haram. Atau ya beli saja terompet tapi ga usah ditiup, dipencet aja.

Kalau ‘terompet’ yang haram, ya sangat bisa sih, kalau terompet itu anda dapet dari memalak atau belinya pake uang hasil nyolong.

Kalau ‘perayaannya’ yang haram, ya tergantung cara anda merayakan. Kalau merayakannya di rumah cuma bertigaan nonton tipi sambil makan tahu goreng, ya masa haram.

Kalau ‘tahun baru’ itu kan cuma persoalan konsep sederhana saja. Kadang manusia itu perlu menciptakan momentum untuk memperbarui dirinya. Karena waktu tidak akan pernah bisa kita putar ke belakang, pada dasarnya setiap hari adalah hari yang baru, bahkan setiap detik adalah detik yang baru. Aslinya ya ga perlu menunggu tanggal 31 desember tepat pukul 24:00 untuk merayakan kebaruan.

Demikian tulisan saya, sambil nunggu istri belanja bulanan.

Bagi para pendiri AS, proses pemakzulan bukan sekadar untuk memecat presiden

Clark D. Cunningham, Georgia State University

Sementara Kongres AS menimbang dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump, mereka perlu menimbang kata-kata para pendiri bangsa Amerika Serikat pada Konvensi Konstitusi yang menjelaskan bahwa pemakzulan punya banyak tujuan penting, dan bukan hanya untuk melengserkan seorang presiden.

Sebuah perdebatan sengit terjadi pada 20 Juli 1787, yang berakhir dengan penambahan klausul pemakzulan pada Konstitusi AS. Benjamin Franklin, delegasi tertua dan mungkin paling bijaksana pada Konvensi tersebut, mengatakan bahwa ketika presiden dicurigai melakukan hal-hal tertentu, sebuah “pemeriksaan rutin dan bebas konflik”“ diperlukan.

Sebagai profesor ilmu hukum yang mempelajari teks-teks asli tentang Konstitusi AS, saya menemukan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat pada Konvensi Konstitusi menjelaskan bahwa para Bapak bangsa AS melihat pemakzulan sebagai praktik reguler dengan tiga tujuan:

  • Untuk mengingatkan negara dan presiden bahwa ia tidak di atas hukum
  • Mencegah penyalahgunaan kekuasaaan
  • Untuk menyediakan metode yang adil dan tepercaya untuk menyelesaikan kecurigaan tentang penyelewengan.

Para delegasi di Konvensi berulang kali menyetujui pernyataan George Mason dari Virginia, bahwa ”tidak ada butir yang lebih penting … ketimbang hak pemakzulan” karena tidak ada seorang pun yang “di atas hukum.”

Perlunya pencegahan

Salah satu ketakutan terbesar para pendiri AS adalah bahwa sang presiden akan menyalahgunakan kekuasaan. George Mason menggambarkan presiden sebagai “seseorang yang paling dapat melakukan ketidakadilan yang sangat meluas.” James Madison berpikir sang presiden dapat “membujuk administrasinya ke dalam skema [mencuri uang negara] atau penindasan atau mengkhianati kepercayan yang diberikan padanya untuk kepentingan kekuatan asing.” Edmund Randolph, gubernur Virginia, mengatakan sang presiden “akan dapat banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan; terutama di masa perang ketika kekuatan militer, dan uang negara berada di tangannya.”

Gouverneur Morris dari Pennsylvania khawatir presiden “mungkin disuap kepentingan yang lebih besar untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya dan tidak ada yang akan setuju kita perlu terpapar bahaya [dia] menjadi bayaran asing.” James Madison, sendirinya calon presiden, berkata dalam kasus presiden “korupsi ada dalam kompas kejadian yang memungkinkan … dan bisa fatal untuk Republik.”

William Davie dari Kalifornia Utara berargumen bahwa pemakzulan adalah “pertahanan esensial untuk kelakuan baik” presiden; jika tidak, “ia tidak akan sungkan-sungkan mengupayakan untuk terpilih kembali.” Elbridge Gerry dari Massachusetts mengatakan presiden yang baik tidak akan khawatir soal pemakzulan, tapi presiden yang “buruk akan merasa ketakutan.”

Menciptakan prosedur pengawasan yang kuat

Hingga minggu terakhir Konvensi, rancangan proses pemakzulan oleh para pendiri bangsa bermula di Dewan Perwakilan Rakyat dan berakhir dengan sidang di Mahkamah Agung.

Hingga akhirnya, pada 8 September 1787 Konvensi melakukan pemilihan dan hasil perhitungan suara memberikan kewenangan sidang pemakzulan pada Senat.

Ini bukti nyata bahwa Konvensi awalnya ingin menggabungkan kewenangan dan sumberdaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan pemakzulan–sebuah badan yang mereka namai “Badan Penyelidikan Utama Bangsa“–dengan keadilan dan kewenangan yang ditunjukkan oleh persidangan di pengadilan.

Meskipun sidang pemakzulan dipindah dari Mahkamah Agung ke Senat, Kongres tetap mengambil contoh prosedur peradilan untuk menciptakan penyelidikan yang efektif, terutama jika mereka mencoba mendapatkan informasi dari subjek yang tidak ingin bekerja sama. Dalam banyak penyelidikan pemakzulan, pemerintahan Trump telah menolak menyerahkan dokumen dan menutup kesempatan para pejabat untuk bersaksi di hadapan Kongres.

Konstitusi secara jelas menulis bahwa pemakzulan bukan pendakwaan kriminal: ”Keputusan dalam kasus-kasus pemakzulan tidak akan lebih dari pelengseran.“ Jika persidangan pemakzulan tetap berada di Mahkamah Agung, pengadilan tersebut akan berkonsultasi pada aturan yang mereka setujui untuk kasus sipil. Masuk akal ketika Konvensi berada pada menit-menit terakhir memutuskan Kongres punya kewenangan penuh terhadap pemakzulan, para delegasi tersebut berniat Kongres punya kekuasaan yang sama dengan Mahkamah Agung.

Menuju kebenaran

Dalam sebuah proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, DPR dapat menghadirkan pada presiden permintaan akan pengakuan terhadap dua pernyataan fakta sederhana yang bisa diambil dari pengaduan pelapor pelanggaran (whistleblower):

  1. “Pada Juli 2019 Presiden Trump secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua bantuan keamana pada Ukraina.”
  2. “Presiden Trump mengeluarkan perintah ini dengan maksud menekan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan formal terhadap Hunter Biden dan ayahnya Joe Biden.”

DPR dapat memberi Trump waktu singkat untuk menjawab, termasuk menyediakan bukti-bukti yang dapat menyangkal tuduhan itu.

Jika ia menolak menjawab, atau dia menyangkal tapi menolak menyediakan dokumen pendukung, DPR dapat berasumsi bahwa dua fakta tersebut benar adanya dan dapat dimasukkan dalam pasal-pasal pendakwaan. DPR kemudian bisa mengambil suara, dan berdasarkan hasil pengambilan suara itu, masalah tersebut dapat diajukan ke Senat untuk diadili.

Kongres kemudian bisa terlibat dalam perdebatan yang lama dan berkepanjangan mencoba menggunakan kuasa pengawasan dan somasi untuk memaksa berbagai pejabat eksekutif untuk mengeluarkan dokumen atau bersaksi atas apa yang mereka lihat, dengar dan lakukan. Atau mereka juga bisa melakukan prosedur sederhanda dan cepat berikut, yang tidak memerlukan kerjasama dari Kementerian Hukum atau tindakan pengadilan.

Baik bagi presiden dan negara

Benjamin Franklin bercerita pada sesama anggota tentang perseteruan yang menjadi masalah besar bagi Republik Belanda.

Salah satu pemimpin Belanda, William V, Pangeran Oranye, dicurigai telah secara diam-diam menyabotase aliansi dengan Perancis. Belanda tidak memiliki proses pemakzulan sehingga tidak memiliki cara untuk melakukan “pemeriksaan reguler” terhadap tuduhan ini. Kecurigaan ini membesar, mendorong terjadinya “permusuhan dan perseteruan paling keras.”

Hikmah dari cerita Franklin? Jika saja Pangeran William “dapat didakwa”, sebuah pemeriksaan biasa dan damai dapat dilakukan. Sang pangeran dapat, “jika bersalah, maka dihukum sepatutnya–jika tidak bersalah, mengembalikan kepercayaan publik.

Franklin berkesimpulan bahwa proses pemakzulan adalah proses yang “lebih menguntungkan” bagi presiden karena itu adalah cara terbaik untuk menghadirkan hukuman pada Eksekutif ketika memang berbuat salah dan untuk memulihkan namanya secara terhormat bila tuduhan itu salah.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diperbaharui dari tulisan asli yang terbit pada 26 September 2019.The Conversation
Clark D. Cunningham, W. Lee Burge Chair in Law & Ethics; Director, National Institute for Teaching Ethics & Professionalism, Georgia State University
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.