Oposan

Pihak oposisi itu pasti mengeksploitasi kekurangan dari pihak penguasa. Sebaliknya, pihak penguasa pastilah mengeksploitasi data-data keberhasilannya. Apalagi di masa kampanye. Keadaan seperti itu wajar dan terjadi dimana-mana, di seluruh dunia.

Jadi, kalau ada yang berkomentar “oposisi ini lho, yang dilihat kok jeleknya pemerintah terus” atau sebaliknya “pemerintah ini lho, yang dipresentasikan kok bagus-bagusnya aja” — itu justru yang mestinya bikin saya bingung, karena memang seperti itu sudah sewajarnya.

Misalnya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan itu bahkan dibuat Pemilu sela pada sistem tata negara di Amerika. Dibuatlah pemilu di tengah jalan kekuasaan. Trennya, partai penguasa seringkali kehilangan kursi di pemilu sela. Seperti yang terjadi hari ini, DPR Amerika tak lagi dikuasai Partai Republik, sehingga kebijakan-kebijakan Presiden Trump gak bakal mulus, ia akan mendapat perlawanan, paling tidak di sisi anggaran.

Obama pun merasakan itu sebelumnya. Saat tengah berkuasa, partainya kalah di pemilu sela. Kebijakannya dihantam habis-habisan di DPR. Pemerintahan Obama akhirnya di shut-down DPR, uang anggaran tak dikeluarkan, pemerintahan Obama tak bisa bayar gaji pegawai-pegawainya selama beberapa bulan, sampai akhirnya ia melunak.

Jadi, santai saja lah.

Be Kind

Iya, kita tahu maksud dari kebenaran anda. Namun, tak perlu menasehati dengan merendah-rendahkan yang lain. Banyak orang tahu bahwa dia salah tapi nekat melakukan kejahatan, bukan untuk menjadi jahat tapi untuk membela harga dirinya, mempertahankan keyakinannya, yang belum pasti benar itu. Seringkali faktor emosional menutup pertimbangan intelektual. Itu yang banyak terjadi di kelompok-kelompok itu.

Atau anda berharap 200 juta lebih rakyat Indonesia itu sama persis kualitas pemikirannya dengan anda? Tentu tidak, kan.

Kedua, anda pintar dan mereka bodoh? Okay, anggap saja itu benar. Lantas, bagaimana mestinya? Orang pintar harus mengerti bahasa orang bodoh atau orang bodoh yang harus memahami orang pintar? Lalu buat apa kepintaran kalau anda tak bisa memahami orang yang masih bodoh?

So, be kind.

Warisan Ketakutan

Lho kok kalian ini masih pada takut sama HTI? Emang HTI itu masih ada? Bukannya sudah dibubarkan? Oh, jadi kalau sudah dibubarkan itu belum tentu tidak ada ya. Ya ya ya…

Kalau begitu, jangan-jangan PKI juga masih ada, meski sudah dibubarkan. Kan, organisasi yang sudah dibubarkan tidak serta merta menjadi tidak ada. Juga, jangan-jangan DI/TII juga masih ada.

Jadi gimana? Kalau sudah dibubarkan itu: masih ada atau sudah tidak ada?

Hal diatas logika sederhana, menunjukkan bahwa “ketakutan” itu ada pada kalian semua. Kita dicekokin ketakutan oleh generasi sebelum kita, lalu kita juga ikut mewariskan ketakutan sama ke anak-cucu kita. Mau sampe kapan?

Kampanye Medsos

Kegiatan kampanye itu bertujuan untuk mempromosikan Capres A atau Parpol A kepada masyarakat yang punya kecenderungan memilih Capres B atau Parpol B, tujuannya tentu untuk mempengaruhi pilihan politiknya. Jadi, tidak ada gunanya anda kampanye Capres A ke masyarakat yang memang sudah memastikan dirinya memilih Capres A. Itu seperti menggarami lautan, selain sia-sia, juga terlihat lucu. Kampanye politik kan hampir sama dengan brand marketing, mesti punya target market juga.

Persoalannya, karena saya belum pernah melakukan riset apa preferensi pilihan politik follower saya di media sosial, apakah mereka mayoritas pendukung Jokowi atau Prabowo, maka saya memutuskan untuk tidak melakukan kampanye politik pada mereka. Sebab, saya khawatir akan menjadi sia-sia.

Bro, beli obat ini deh. Manjur nih”, saya takut dijawab, “Udah bro, udah beli gua.” Nah.

Namun, saya sangat memahami jika ada sebagian teman-teman di media sosial yang setiap hari mempromosikan “Ayo Pilih Jokowi” misalnya. Besar kemungkinan mereka pasti sudah memetakan, bahwa mayoritas follower atau teman-temannya di media sosial adalah pendukung Prabowo. Atau ya sebaliknya.

Kasihan juga ya mereka, menjadi “minoritas” diantara pilihan politik teman-temannya.

Sabar ya, Kawan.

Coblos Tiga

Kawanku, seorang calon anggota legislatif daerah (Caleg DPRD) sebuah kabupaten di Jawa Barat tampak kebingungan. Pada poster yang dibagikan ke kawan-kawannya di media sosial dan grup-grup pesan, ia menyandingkan foto dan nomor dirinya dengan calon anggota legislatif pusat (Caleg DPR) dari partai yang sama.

Tampaknya, tren “kampanye bersama” ini kian marak. Caleg DPR menggandeng Caleg DPRD pada daerah pemilihan sama untuk berkolaborasi membuat iklan-iklan promosi. Efisien sih. Tapi ya itu tadi, terlihat kebingungan.

Memang, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang dilaksanakan bersamaan kali ini membawa banyak implikasi. Partai-partai politik berebutan mengidentikan partainya dengan calon presiden.

Coat-tail effect katanya, istilah yang menggambarkan limpahan suara yang didapat oleh partai-partai politik akibat popularitas calon presiden yang diusungnya. Istilah ini muncul di Amerika saat terpilihnya Warren Harding sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1920-an.

Meski penggambaran itu juga tak tepat menurutku. Populisme sudah mulai subur sejak reformasi dua puluh tahun lalu. Pilpres kali ini pun tak jauh dari itu.

Termasuk kawanku ini, selain calon anggota DPR, tampak juga calon presiden pilihan partainya juga ikut menghiasi posternya. Jadi, ada tiga sosok disana.

Aku tak terlalu peduli, Pileg bersamaan dengan Pilpres. Peduliku pada pendidikan politik. Proses elektoral lima tahunan ini seharusnya menjadi media pembelajaran bagi rakyat. Namun, kini pemilih justru semakin dijauhkan dari rasionalitas politik.

Tak berapa lama setelah mengirimkan poster promosi dirinya, kawanku membalas pesannya sendiri, “Oh iya, maaf mas, mas kan gak nyoblos di Tasikmalaya ya? Tapi tetap Jokowi kan? Hehe.” Saya membalas, ikut “Hehehe.”